Langgam.id — Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat mengungkap sekitar 63 ribu orang di Sumbar terindikasi menyalahgunakan narkoba berdasarkan hasil survei prevalensi 2019.
Angka tersebut menjadi perhatian serius BNNP Sumbar karena kapasitas rehabilitasi yang tersedia saat ini masih jauh dari jumlah masyarakat yang membutuhkan penanganan.
Hal itu disampaikan Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid, saat melakukan audiensi dengan Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (1/9/2026).
“Artinya, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara jumlah masyarakat yang membutuhkan pemulihan dan kapasitas rehabilitasi yang tersedia. Karena itu, upaya pencegahan harus terus diperkuat agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin meluas,” ujar Toton.
Menurutnya, hasil survei prevalensi 2019 mencatat angka penyalahgunaan narkoba di Sumbar mencapai 1,1 persen atau sekitar 63 ribu orang dari total 5,4 juta penduduk.
Sementara kapasitas rehabilitasi yang tersedia saat ini baru mampu menangani sekitar 500 orang per tahun.
Toton mengatakan kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat upaya pencegahan dari tingkat hulu. Penanganan persoalan narkoba, katanya, tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum karena keterbatasan personel.
“Kita tidak mungkin selalu mengandalkan aparat karena keterbatasan personel. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam isu narkoba harus terus ditumbuhkan, termasuk melalui kepedulian terhadap lingkungan dan penguatan peran unsur adat,” katanya.
Ia menyebut perkembangan penyalahgunaan narkoba di Sumbar, termasuk Kota Padang, belum menunjukkan penurunan yang berarti. Karena itu, kewaspadaan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat perlu terus ditingkatkan.
Dalam audiensi tersebut, BNNP Sumbar dan Pemko Padang juga membahas penguatan pencegahan narkoba melalui lingkungan pendidikan.
Salah satu langkah yang didorong ialah penerapan Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN) di tingkat SD dan SMP di Kota Padang yang ditargetkan mulai diterapkan tahun ini.
Toton mengapresiasi dukungan Pemko Padang terhadap rencana tersebut.
“Terima kasih kepada Pak Wali atas dukungannya terhadap integrasi kurikulum anti narkotika di tingkat SD dan SMP se-Kota Padang. Kita akan segera berkoordinasi dengan OPD terkait untuk menindaklanjuti rencana tersebut,” ujarnya.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, memastikan Pemko Padang siap memperkuat kolaborasi dengan BNNP Sumbar dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda.
Menurutnya, program IKAN dapat diintegrasikan dalam pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW) sebagai bagian dari aktivasi Program Unggulan (Progul) Smart Surau.
Selain itu, materi pencegahan narkoba juga dapat diperkuat melalui muatan lokal di tingkat SD dan SMP.
“Kita siap mendukung program ini, termasuk Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba) yang digagas BNNP untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan dan pergaulan siswa,” kata Fadly.
Fadly menilai sinergi antara pemerintah daerah, BNN, sekolah, keluarga, serta masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan yang mampu melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.
Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Padang, Tarmizi Ismail, Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang, Syahendri Barkah, serta jajaran BNNP Sumbar.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Pemko Padang dan BNNP Sumbar dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, terutama melalui penguatan pencegahan sejak lingkungan pendidikan dan masyarakat. (HER)
