Langgam.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc untuk menindaklanjuti rekaman video yang viral di media sosial dan diduga melibatkan pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar.
Pejabat yang diduga terdapat dalam rekaman tersebut merupakan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Sumbar. Setelah dipanggil untuk memberikan klarifikasi, yang bersangkutan mengakui bahwa dirinya merupakan salah satu orang yang terdapat dalam rekaman tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar, Arry Yuswandi, mengatakan pihaknya langsung mengambil langkah setelah menerima rekaman yang beredar.
“Begitu kami menerima rekaman yang beredar, kami langsung mengambil langkah dengan memanggil pihak yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi,” kata Arry, Senin (24/8/2026).
Arry mengatakan, berdasarkan hasil klarifikasi awal yang dilakukan bersama Asisten II Setda Sumbar, pejabat tersebut mengakui keberadaannya dalam rekaman.
“Yang bersangkutan sudah kami panggil dan telah memberikan klarifikasi. Ia mengakui bahwa dirinya ada dalam rekaman tersebut,” ujarnya.
Menurut Arry, persoalan tersebut selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pejabat yang bersangkutan juga telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Biro PBJ Setda Sumbar.
Perkembangan persoalan tersebut, kata Arry, telah dilaporkan kepada Gubernur Sumbar. Gubernur kemudian mengarahkan agar proses penanganannya dilakukan sesuai aturan.
Untuk memastikan fakta dan dugaan pelanggaran yang terjadi, Pemprov Sumbar membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc. Tim tersebut diketuai Sekda Sumbar dengan anggota Inspektur, Kepala BKD, serta Asisten II selaku atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
“Insyaallah, proses pemeriksaan akan segera dimulai. Tim akan memeriksa seluruh fakta dan keterangan yang diperlukan secara objektif, kemudian memberikan rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Arry.
Ia menegaskan, Pemprov Sumbar akan menentukan langkah berdasarkan hasil pemeriksaan. Apabila nantinya terbukti terdapat pelanggaran disiplin sebagai aparatur sipil negara (ASN), sanksi akan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kalau hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, tentu akan ada tindakan dan sanksi sesuai aturan,” ujarnya.
Arry juga meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan terkait video yang beredar. Menurutnya, seluruh fakta dan keterangan harus terlebih dahulu diperiksa untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.
“Kami meminta agar tidak berkembang spekulasi yang belum terverifikasi. Pemerintah akan menangani persoalan ini secara serius, objektif, dan sesuai aturan,” pungkasnya. (HER)
