Langgam.id – Ekonom Universitas Andalas (UNAND), Syafruddin Karimi, menilai Sumatera Barat membutuhkan tambahan investasi produktif hingga Rp50 triliun per tahun apabila ingin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mendekati 7 persen.
Hal itu disampaikan Syafruddin dalam artikel opininya berjudul Kendala Transformasi Ekonomi Sumbar yang terbit di langgam.id, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, persoalan utama Sumbar bukan semata-mata minimnya investasi, melainkan rendahnya kualitas investasi yang belum mampu mengubah struktur ekonomi daerah.
Syafruddin mengungkapkan, ekonomi Sumbar pada 2025 hanya tumbuh 3,37 persen, turun dibandingkan 4,37 persen pada 2024. Padahal, nilai pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi daerah telah mencapai sekitar Rp97,83 triliun pada 2024, atau hampir 29 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB).
“Pertanyaan yang lebih relevan ialah mengapa investasi hampir Rp100 triliun per tahun hanya menghasilkan pertumbuhan 3–4 persen,” tulis Guru Besar Departemen Ekonomi FEB UNAND itu.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan investasi yang masuk belum cukup produktif. Sebagian investasi dinilai masih terkonsentrasi pada pembangunan fisik yang belum langsung meningkatkan kapasitas produksi, belum saling terhubung sehingga efek penggandanya kecil, serta masih dibebani biaya logistik, birokrasi, konflik lahan, hingga risiko bencana.
Syafruddin memperkirakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen, Sumbar memerlukan investasi sebesar 30–36 persen dari PDRB atau sekitar Rp106–Rp127 triliun per tahun.
Sementara untuk mengejar pertumbuhan 7 persen, kebutuhan investasi meningkat menjadi sekitar 35–42 persen dari PDRB, setara Rp123–Rp148 triliun per tahun.
“Dibandingkan posisi investasi sekitar Rp98 triliun, Sumbar memerlukan tambahan sekitar Rp25–Rp50 triliun per tahun untuk membuka peluang pertumbuhan mendekati 7 persen,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan perhitungan tersebut merupakan skenario analitis, bukan proyeksi pasti. Besarnya kebutuhan investasi sangat bergantung pada efisiensi penggunaan modal.
Menurut Syafruddin, apabila pemerintah mampu menurunkan biaya logistik, mempercepat proses perizinan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta menghubungkan proyek-proyek investasi secara lebih terintegrasi, investasi yang sama dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Ia juga memperkirakan dalam lima tahun ke depan Sumbar membutuhkan tambahan investasi produktif sekitar Rp125–Rp250 triliun di luar pola investasi normal. Kebutuhan tersebut dinilai tidak mungkin hanya mengandalkan APBD, melainkan harus melibatkan APBN, BUMN, BUMD, swasta nasional, penanaman modal asing, perbankan, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), obligasi daerah yang layak, hingga modal dari perantau.
Mantan Dekan FEB UNAND itu menilai investasi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang mampu memberikan dampak besar terhadap transformasi ekonomi. Prioritas tersebut meliputi pembangunan logistik dan konektivitas, hilirisasi pertanian dan agroindustri, pengembangan energi yang andal, pariwisata berkualitas, digitalisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan bencana.
Selain itu, ia mengingatkan pemerintah agar tidak lagi hanya mempromosikan potensi daerah kepada investor. Menurutnya, pemerintah harus menawarkan proyek-proyek yang benar-benar siap investasi dengan kepastian lahan, infrastruktur, perizinan, hingga skema pembiayaan.
“Investor tidak membeli potensi abstrak. Investor membutuhkan proyek siap investasi,” tulisnya.
Syafruddin menyarankan Pemerintah Provinsi Sumbar menyiapkan sedikitnya 20 hingga 30 proyek prioritas yang siap ditawarkan kepada investor. Setiap proyek, katanya, harus memiliki penanggung jawab yang jelas serta target penyelesaian hambatan agar mampu menarik investasi yang benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (HER)
