Salah atau benar, bukan urusan saya. Terdengar, yang menolak jalan tol pria-pria berusia 44 tahun ke atas. Anak muda terheran-heran. Sikap menolak itu, warisan. Mau bantah, silakan.
Sejak doeloe memang begitu orang mempertahankan kenyamanannya. Ketika jalan kereta api akan dibangun, saat jalan akan dibuat. Sejak doeloe ingin mempertahankan sawah, tapi sawah tahun ke tahun berkurang juga.
Adat mesti dijaga, kita orang beradat. Adat itu tahun ke masa diabaikan. Tanah ulayat, itu ciri Minang. Dijual juga. Bersengketa juga, jadi lahan terlantar juga.
Nagari bapaga adat, tiap nagari begitu sejak dulu, namun nagari rusak juga. Sebutlah agak satu yang tak berubah, jika ada. Mesti berubahlah, sebab adat dipakai baru, baju dipakai usang. Mana pula ada tak berubah. Mau contoh? Cari sendiri.
Saya minta maaf, tak maksud saya menyebut nama tokoh, pemuda atau siapa pun di nagari-nagari yang menolak tol. Itu urusan yang mulia bapak-bapaklah. Jagalah nagari itu dengan tulus, jika itu yang terbaik.
Saya bicara orang Minang yang merasa paling beradat, si paling tanah ulayat dan si paling kuat beragama dan seterusnya. Jika marah, maka marahlah, saya akan bilang, “kita orang Minang pantang diingatkan, merasa benar sendiri.”
Nagari-nagari kita nyaris ambruk ekonominya, kecuali hampir semua nagari di Agam Tuo. Juga, nagari-nagari yang pertaniannya baik. Mungkin juga, yang perantaunya kaya-kaya. Tapi, itu tak kuat memikul beban berat Minangkabau yang beradat ini. Berat.
Angkanya bicara. BPS mencatat ekonomi Sumatera Barat pada 2025 hanya tumbuh 3,37 persen, turun dari 4,37 persen pada 2024. Pada triwulan II 2025, Sumbar tumbuh 3,94 persen, terendah se-Sumatera. Kepri tumbuh 7,14 persen, Sumut 4,69 persen, Riau 4,59 persen. Secara nasional, Sumbar di peringkat 31 dari 36 provinsi. Triwulan III melambat lagi jadi 3,36 persen, tetap paling bawah se-Sumatera. Triwulan IV tinggal 1,69 persen, dihantam bencana. Ini bukan nasib buruk setahun. Awal 2010-an pertumbuhan Sumbar masih di atas 6 persen, lalu turun ke 5 persen, ke 4 persen, kini mendekati 3 persen. Melambat pelan-pelan, konsisten, lebih dari satu dekade. Provinsi yang ekonominya terendah se-Sumatera adalah provinsi yang sama yang menolak tol dan membiarkan tanah ulayatnya tidur.
Bahwa kita hebat itu kisah tua. Yang menghidupi kampung hari ini justru mereka yang pergi. Kiriman perantau Minang lewat perbankan saja tercatat Rp14,2 triliun pada 2023, naik dari Rp13,4 triliun setahun sebelumnya, menurut Bank Indonesia. Bila dihitung semua jalur, ditaksir Rp20 triliun lebih setahun. Artinya sekitar Rp1,7 triliun mengalir ke kampung tiap bulan. Sebagian besar habis untuk konsumsi keluarga, bukan usaha. Tanah tak cukup membuat orang pergi, lalu yang pergi mengirim uang, dan tanah yang ditinggalkan tetap tidur.
Kehebatan Minang sudah kupak-kupak sejak kita mulai menyalahkan bulat-bulat tentara pusat. Memuji tinggi dari langit, PRRI. Lalu melangkah hilang akal ke masa depan. Setelahnya? Kita pasif sebagai satu kesatuan pemangku adat dan budaya Minangkabau.
Asumsi saya, dan belum tentu benar: nagari di Minangkabau lama stagnan. Tidak ada percaturan dan dialog intelektual dan adat. Yang ada pembelajaran petatah-petitih dan pasambahan. Jika pun ada kajian adat, tidak menyeluruh. Ini sama dengan hafalan Al-Qur’an yang diminati namun bukan makna dan analisa. Apalagi korelasi dengan keseharian. Indikasinya bisa dilihat pada khutbah Jumat.
Yang bisa dipakai sebagai senjata hari ini hanyalah hal-hal yang bukan urusan manusia dengan manusia. Buktinya LGBT dibiarkan, anak kemenakan miskin tak diurus. Masjid saja yang diperbaharui tiap sebentar. Marah pula? Iya begitukan kita-kita ini.
Hal-hal yang bukan urusan manusia: Tanah. Rumah gadang banyak yang rubuh dibanding yang masih berdiri. Tanah pusaka tinggi dan ulayat itu, tahu siapa yang punya? Dinyatakan sebagai harta wakaf oleh ribuan ulama dalam pertemuan akbar di Bukittinggi 1952. Kenapa? Karena itu cara “manggaliciak”. Tak ada cara lain.
Seluruh Minangkabau adalah ulayat yang kemudian dijual satu per satu. Makanya ada kolam ikan, tabek, jalan, kantor, sekolah, rumah sakit, kafe, kebun, markas polisi, markas tentara, lapangan bola, halaman rumah pasutri. Semua ini milik pribadi. Milik ulayat banyak sekali jadi lahan tidur.
Padahal adat menyediakan cara menjaga tanah ulayat, dan menyediakan pula konsep pemanfaatannya, sama tua umurnya, namun jarang dijalankan. Dalam himpunan 1000 Pepatah-Petitih, Mamang-Bidal, Pantun-Gurindam susunan Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, terang benderang: dek ameh sagalo kameh, dek padi sagalo jadi. Bahkan adat memerintahkan membuka lahan: didulang ameh di sungai, ditambang ameh jo loyang, ditaruko gurun jo bancah. Manaruko, membuat sawah dan ladang, adalah perintah tua nenek moyang. Maka membiarkan tanah tidur justru yang melanggar adat. Bukan tol.
Sebelumnya campur-baur, pusaka tinggi dan rendah. Yang rendah untuk kemenakan juga. Belum tumbuh rumput di kuburan mamak, istri dan anaknya sudah disuruh pergi oleh kemenakan. Lazim itu dulu. Merampas harta anak yatim. Perubahan baru setelah 1952 itu.
Yang paling buruk adalah politik uang saat pemilu. Sukses masuk nagari. Itu karena tidak berurusan dengan milik komunal di nagari. Coba soal kuburan, jangan! Masjid apalagi. Rumah gadang juga dan semua pemukiman. Jangan.
Semua itu: kuburan, makam, hampir di semua nagari berserak-serak. Itu artinya ada yang teratur. Yang berserak-serak itu selesai sudah pada generasi ketiga. Bahkan hilang.
Pemukiman padat. Pasti ini. Ada yang lebih berbahaya di sini, pecah septic tank. Kan segalanya sudah di rumah sekarang. MCK sudah di rumah, sanitasinya tidak beres, alirannya tidak ada. Bukankah pemukiman di nagari itu dibuat tanpa tata nagari seperti tata kota. Banyak nagari akan berbau busuk karena aliran MCK tidak ada.
Rumah gadang, elok bunyi dari rupo. Banyak nan indak pado nan tagak. Ini, di banyak nagari. Masjid? Ini dia teraju sebuah nagari. Jangan usik, banyak yang berwakaf. Kalau masjid diganti, putus wakafnya. Pahalanya selesai. Benarkah begitu?
Semua nagari dibangun tanpa perencanaan. Rumah berdiri di tepi jalan. Memanjang. Penuh. Buat lagi barisan di belakang, silang menyilang sesuai tanah yang tersedia. Hampir semua nagari pula, damkar tidak bisa masuk kampung. Jika kebakaran, panik bukan buatan. Bak sampah, semua nagari pula, tak punya. Jika ada cap jempol satu dulu. Tunggu pemerintah terus. Pemerintah yang ditunggu egp saja. Drainase sepanjang jalan raya nyaris tak diurus.
Tanah ulayat kaum? Nama masih, sebagian besar sudah dibagi, daripada bacalak badunsanak. Ulayat nagari? Dari 543 nagari induk yang masih punya 219 nagari. Lalu dari 219 itu berapa yang produktif? Banyak bana tanyo, sok ebat.
Tanah ulayat nagari adalah pangkal sengketa baru sekaligus hegemoni, sekaligus tak ada harapan, sekaligus kebanggaan, sekaligus tak jelas apa yang hendak dikerjakan. Sekaligus, “inilah teraju matrilineal.” Duduk bola sakali.
Makanya, kita ini banyak salah pada generasi baru. Diwariskan pula. Mana mungkin negeri kita tak berubah. Mana mungkin tak ada pembangunan. Kecuali kita sepakati, haram. Maka, jalan tol itu tak penting benar karena kita takkan lewati di sana. Bandara juga tak wajib. Sekolah juga. Hotel juga. Tak ada yang wajib. Namun, jika beralam lapang, maka jalan tol itu penting.
Di tempat lain, bukan di Minangkabau yang suka main rondres ini, kalau dapek nyo aniang mah. Bukan di sini, bukan.
Maka, apa pun yang akan diterima atau ditolak, mestinya jangan meniru di tempat lain itu. Ini sikap. Ini kami. Inilah Minangkabau. Cuma kita ada ungkapan, kareh-kareh karak. Ungkapan lain: tak usahlah saya sebut sebab itu bukan kita. Kita? Tak dapat akal lagi, berdebat ke mana saja mau. Sayang, lupa akan generasi baru. Generasi yang cara berpikirnya lebih terbuka. Jangan salah-salah kami ini juga terbuka, main tuduh saja. Bacalah kajian para Indonesianis. Mana? Soal nagari republik kecil? Itu hambok-hambok yang diilmiah-ilmiahkan saja itu.
Penolakan tol bukan cara menggelak, bukan reaksionis dan bukan konservatif. Bukan pula menutup diri, apalagi chauvinisme. Jauh itu, sejauh langit ketujuh. Orang Minang ini terbuka sangat, tidak anti pembangunan. Mendukung. Kami-kami ini mendukung. Sangaik. Di mana-mana jika menolak, akan muncul kata, “kami anti pembangunan.” Begitu benarlah.
Hampir semua urusan besar yang menyangkut dan bertali ke penguasa mesti dilawan dulu. Bagaimana hasilnya, beko lo dietong. Oh iya, bypass di Bukittinggi tak siap-siap ya? Di Padang sudah meski memakan waktu 25 tahun.
Lain halnya jika sawah dan ladang produktif dilendo tol. Jalan keluarnya ada, pindah trase atau sepakati ganti rugi atau saham. Kalau mau. Padahal tugas utama di Minangkabau ini sebenarnya satu, maksimalisasi tanah adat. Kalau tak dikerjakan, DIM maju, hilang jabatan bapak-bapak. Mau?
Hingga ini ke atas, tak usahlah lagi bangun-membangun. Merusak saja. Habis tanah kami, kena sawah kami, apalagi makam, rumah gadang dan hal-hal urgen di dalam nagari. Yang saya sebut itu rusak sendiri, tak soal.
Negeri lain, bukan kita, menolak itu akalnya saja. Dimain-mainkan oleh pakang. Di sini tak demikian. Sebenar lurus saja, bukankah Minangkabau ini, ABS SBK. Tak ada suku bangsa lain sehebat Minang dan ABS SBK-nya. Tak percaya? Tanya LKAAM atau gubernur. Ada dalam dokumen pemerintah. Bahwa anak nagari banyak yang miskin, itu salah dia, tak ada urusan dengan ABS SBK, apalagi yang narkoba. Jauh bro.
Semua elemen kehidupan kami terajunya ABS SBK yang tak ada dokumennya itu. Tak soal. Yang penting kuat. Saking kuatnya dipakai terus saat kampanye. Maka dari sanalah Minangkabau dijaga bak menjaga Mallika, kecap Bango itu.
Jika mau membangun, lakukanlah riset dulu. Apa kek pokoknya riset. Biar ilmiah dan tahu seluk-beluk budaya lokal. Hebat. Sebagai lokal wisdom juga mesti riset. Riset apa kek. Pokoknya riset. Apa yang sedang dan akan dibangun pemerintah. Sama-sama riset kita. Tol? Riset ke Jawa, eee jangan. Ke provinsi tetangga saja. Saya riset: di daerah lain, masalah sama dengan Minang, protes dan seterusnya, selesai kalau dibayar sesuai kesepakatan. Kita? Sama saja tapi lambat selesainya. Kenapa lambat? Tiap orang adalah ketua. “Hallo ketua.”
Pemerintah? Sok mantap pula. Apa itu? Uraikan saja sendiri. Podo alias draw. Jadi ini soal apa? Tentang persepsi.
Ini soal tol kok larinya ke mana-mana? Sorry, seperti cerita berbingkai saja. Saya ketua. Hallo ketua, bagaimana akal lagi? Tak dapat yang akan disebut, kemari bedo kita dibuatnya.
“Hari rayalah kita berkumpul ya, membahas kemajuan nagari untuk generasi muda.”
“Siap ketua.”
Kembali ke pucuk. Anak muda, generasi tua, bentrok dalam cara berpikir. Masalahnya? Tak ada. Biarkan saja. Makin diurus makin panjang ceritanya. Cerita pendek saja kita sudah pening apalagi panjang. Banyak kerja yang lain.
