Langgam.id – Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai menjadi ujian besar bagi kredibilitas bank sentral di mata investor. Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya ketidakpastian global, proses transisi kepemimpinan BI akan menjadi perhatian utama pasar keuangan.
Ekonom Universitas Andalas (UNAND), Syafruddin Karimi, mengatakan pengunduran diri Perry Warjiyo telah memicu kenaikan premi risiko Indonesia. Meski Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti telah ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Gubernur BI untuk menjaga kesinambungan operasional, pasar tetap membedakan antara kelancaran operasional dengan kepastian arah kebijakan moneter.
“Investor masih percaya Bank Indonesia mampu menjalankan fungsinya. Namun, mereka meminta kompensasi risiko yang lebih tinggi karena muncul ketidakpastian mengenai proses suksesi, independensi bank sentral, dan arah kebijakan ekonomi ke depan,” kata Syafruddin, Senin (27/7/2026).
Ia menjelaskan, respons pasar terlihat dari pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, disertai pelebaran Credit Default Swap (CDS) Indonesia dan kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor lima tahun. Menurutnya, kondisi tersebut lebih mencerminkan penyesuaian persepsi risiko kelembagaan dibandingkan kepanikan terhadap sistem keuangan nasional.
“Ini adalah repricing atas risiko kelembagaan, bukan krisis sistemik. Selama pasar offshore masih mempertahankan harga non-deliverable forward (NDF) di atas pasar spot, arus modal asing cenderung tetap berhati-hati,” ujarnya.
Syafruddin menilai pergantian Gubernur BI terjadi pada momentum yang tidak mudah. Saat ini rupiah masih berada di bawah tekanan, sementara BI-Rate berada pada level 5,75 persen sehingga ruang kebijakan moneter menjadi semakin terbatas.
Menurutnya, gubernur baru akan menghadapi dilema dalam menentukan arah suku bunga. Jika suku bunga dinaikkan, langkah itu dapat membantu menopang rupiah, tetapi berisiko meningkatkan biaya kredit, beban penerbitan obligasi pemerintah, dan menekan investasi. Sebaliknya, jika suku bunga diturunkan, pasar dapat menafsirkan kebijakan tersebut sebagai bentuk kompromi terhadap kepentingan politik ketika stabilitas rupiah belum sepenuhnya pulih.
“Bahkan jika BI memutuskan menahan suku bunga, komunikasi kebijakan harus jauh lebih kuat agar pasar memahami bahwa keputusan tersebut murni didasarkan pada indikator ekonomi, bukan tekanan politik,” katanya.
Karena itu, lanjut Syafruddin, BI perlu menjelaskan secara transparan indikator yang menjadi dasar pengambilan kebijakan, mulai dari inflasi, arus modal, cadangan devisa, stabilitas nilai tukar hingga efektivitas transmisi suku bunga. Transparansi tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pasar.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa proses pemilihan pengganti Perry Warjiyo akan menjadi tolok ukur independensi Bank Indonesia di mata investor.
“Pasar tidak hanya melihat kemampuan akademik kandidat, tetapi juga rekam jejaknya dalam menjaga stabilitas serta keberaniannya mempertahankan independensi kebijakan moneter,” ujarnya.
Syafruddin mengatakan proses seleksi yang terbuka dan berbasis kompetensi berpotensi memperkuat rupiah, menurunkan premi risiko, serta menekan imbal hasil obligasi pemerintah. Sebaliknya, proses yang dinilai terlalu politis dapat meningkatkan persepsi risiko dan mendorong biaya pendanaan yang lebih mahal bagi pemerintah maupun dunia usaha.
“Pemilihan Gubernur BI harus diperlakukan sebagai keputusan ekonomi strategis, bukan sekadar pengisian jabatan. Kandidat yang kredibel dapat menurunkan biaya modal nasional, sedangkan kandidat yang memunculkan keraguan akan membuat pemerintah, perusahaan, hingga rumah tangga menanggung premi risiko yang lebih tinggi dalam jangka panjang,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah mengumumkan Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia secara sukarela karena alasan pribadi. Surat pengunduran diri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada 25 Juli 2026 dan telah diterima pemerintah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pengunduran diri tersebut bukan disebabkan oleh faktor kesehatan maupun tekanan tertentu, namun pemerintah tidak mengungkap lebih lanjut alasan pribadi yang dimaksud.
Sesuai ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti ditetapkan sebagai Pejabat Sementara Gubernur BI hingga gubernur definitif ditetapkan. (HER)
