Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengoptimalkan pemanfaatan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp534 miliar untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Anggaran tersebut difokuskan pada pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, perekonomian masyarakat, serta penguatan mitigasi bencana.
Komitmen itu ditegaskan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga terkait, serta kepala daerah dari kabupaten dan kota terdampak.
Mahyeldi mengatakan tambahan TKD menjadi instrumen penting untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta segera merealisasikan berbagai program yang telah direncanakan agar manfaat anggaran dapat dirasakan masyarakat.
“Percepatan alokasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang tepat sasaran. Seluruh daerah harus mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya segera dirasakan,” kata Mahyeldi.
Ia juga meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat perencanaan, menetapkan skala prioritas, serta mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi. Selain itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui publikasi capaian pembangunan dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Fernando Siagian, menyampaikan bahwa tambahan TKD bagi daerah terdampak bencana telah selesai disalurkan sejak April 2026. Dana tersebut diperuntukkan khusus untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi bencana.
Fernando juga mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, termasuk dampak musim kemarau dan fenomena El Nino, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terencana.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengapresiasi capaian Sumbar dalam proses pemulihan pascabencana. Berdasarkan hasil monitoring Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumbar menjadi salah satu dari tiga provinsi dengan progres rehabilitasi dan rekonstruksi tercepat di Indonesia. Selain itu, rehabilitasi lahan sawah di Sumbar telah mencapai sekitar 98 persen dan sebagian besar sudah kembali memasuki musim tanam.
Secara nasional, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi daerah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, Sumatera Barat memperoleh alokasi sekitar Rp2,71 triliun. Khusus untuk Pemprov Sumbar, dana sebesar Rp534 miliar dikelola oleh 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan porsi terbesar dialokasikan kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, serta sejumlah OPD lainnya guna mempercepat pemulihan pascabencana di berbagai wilayah. (HER)
