Langgam.id – Kabupaten Dharmasraya masih menghadapi backlog atau kekurangan rumah yang cukup tinggi, yakni mencapai sekitar 18.500 unit. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang dibawa Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani saat bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kampung Gotong Royong, Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, itu, Annisa memaparkan berbagai tantangan sektor perumahan di Dharmasraya sekaligus mengusulkan dukungan pemerintah pusat melalui Program Nasional 3 Juta Rumah.
Selain backlog perumahan sebanyak 18.500 unit, Dharmasraya juga masih memiliki 2.766 rumah tidak layak huni (RTLH) serta 23.598 kepala keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian layak.
Tak hanya itu, terdapat 34 kawasan kumuh dengan luas sekitar 229,90 hektare yang membutuhkan penanganan melalui peningkatan infrastruktur dasar, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, hingga pengelolaan persampahan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait mengajak Bupati Annisa meninjau Kampung Gotong Royong Menteng Tenggulun yang tengah dikembangkan sebagai proyek percontohan penataan kawasan kumuh menjadi kawasan permukiman modern.
Kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam merancang penataan kawasan permukiman yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga mengusulkan sejumlah program kepada Kementerian PKP, di antaranya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), pembangunan rumah susun bagi MBR dan aparatur sipil negara (ASN), penanganan kawasan kumuh, serta pengembangan kawasan permukiman terpadu.
Annisa menegaskan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya siap mendukung pelaksanaan Program Nasional 3 Juta Rumah melalui penyediaan data yang akurat, kesiapan lahan, percepatan perizinan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Ia berharap dukungan Kementerian PKP dapat mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya.
Sebelumnya, pada 2025, Kabupaten Dharmasraya telah memperoleh bantuan penataan kawasan permukiman kumuh di kawasan Pasar Lama Pulau Punjung seluas 15,4 hektare senilai Rp6,2 miliar dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bantuan tersebut menjadi salah satu langkah awal dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di daerah tersebut. (HER)
