Langgam.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rampung pada 2027. Sementara itu, penyaluran bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang ditargetkan selesai pada 2026.
Target tersebut disampaikan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, saat memimpin Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi yang diikuti secara virtual oleh 42 kepala daerah dari tiga provinsi terdampak, Senin (6/7/2026).
Dari Kota Padang, rapat diikuti Wakil Wali Kota Maigus Nasir di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya, serta sejumlah camat.
Dalam arahannya, Suharyanto menegaskan percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas karena hingga kini realisasinya di sejumlah daerah masih belum memenuhi target.
“Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya,” katanya.
Selain itu, BNPB juga mengusulkan kenaikan bantuan pembangunan Huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Menurut Suharyanto, besaran bantuan saat ini belum mencukupi untuk membangun rumah yang layak.
“Sambil menunggu keputusan tersebut, pembangunan Huntap harus tetap berjalan, dan BNPB siap membantu penyediaan keramik melalui dukungan para donatur dengan biaya pengiriman ditanggung pemerintah daerah. Kami juga meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan Huntap serta memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan lancar,” ujarnya.
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan Pemerintah Kota Padang berkomitmen mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar masyarakat segera mendapatkan hunian yang layak.
“Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat,” kata Maigus.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton mengatakan seluruh bantuan stimulan bagi 55 penerima rumah rusak ringan dan sedang telah disalurkan. Pemerintah Kota Padang juga telah mengusulkan enam kepala keluarga tambahan sebagai penerima bantuan tahap berikutnya, sementara pembangunan 23 unit Huntap mandiri masih dalam proses pemeriksaan Inspektorat BNPB.
Ia menjelaskan, kebutuhan Huntap di Kota Padang mencapai 523 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 240 unit direncanakan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, 183 unit oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sedangkan sisanya akan dipenuhi melalui dukungan BNPB.
Menurut Hendri, pembangunan 85 unit Huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan. Sementara itu, pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026.
“Dengan progres tersebut, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada 2027,” ujarnya. (HER)
