Kuartal I 2026: Aset BPR Sumbar Capai Rp2,93 Triliun

BPR di Sumbar

Ilustrasi BPR. (Foto: ist)

Langgam.id – Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Sumatera Barat tetap menunjukkan pertumbuhan positif pada kuartal I 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar mencatat total aset BPR konvensional maupun syariah di Ranah Minang mencapai Rp2,93 triliun hingga Maret 2026.

Kepala OJK Sumatera Barat, Roni Nazra, mengatakan nilai aset tersebut tumbuh 7,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa BPR masih memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah,” kata Roni dalam keterangan resmi dikutip Langgam.id, Rabu (17/6/2026).

Selain aset, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan. Hingga Maret 2026, total DPK yang berhasil dihimpun BPR mencapai Rp2,11 triliun atau tumbuh 7,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, penyaluran kredit dan pembiayaan tercatat sebesar Rp2,26 triliun atau naik 1,44 persen secara tahunan.

Menurut Roni, porsi terbesar pembiayaan BPR masih mengalir ke sektor UMKM. Dari total kredit dan pembiayaan yang disalurkan, sekitar 70,99 persen diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Ini menunjukkan komitmen BPR dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan dan menjadi salah satu sumber pembiayaan utama bagi UMKM di Sumatera Barat,” ujarnya.

Secara umum, sektor jasa keuangan di Sumatera Barat hingga kuartal I 2026 masih tumbuh solid dan turut menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data yang dihimpun OJK, perekonomian Sumbar pada triwulan I 2026 tumbuh 5,02 persen secara tahunan.

Di sektor perbankan secara keseluruhan, total aset mencapai Rp86,74 triliun atau tumbuh 3,77 persen. Penyaluran kredit dan pembiayaan tercatat sebesar Rp75,50 triliun atau meningkat 2,98 persen, sedangkan penghimpunan DPK mencapai Rp62,92 triliun atau tumbuh 9,24 persen.

Roni menilai kondisi tersebut mencerminkan ketahanan sektor jasa keuangan di Sumatera Barat yang tetap terjaga di tengah berbagai dinamika ekonomi.

“Kami akan terus mendorong penguatan industri jasa keuangan agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Ia menambahkan, OJK juga terus memperkuat edukasi keuangan dan perlindungan konsumen guna meningkatkan literasi masyarakat serta memperluas akses terhadap layanan keuangan formal di Sumatera Barat. (HER)

Tag:

Baca Juga

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi mengungkapkan bahwa Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo)
Perbarindo Dinilai Berperan Dorong UMKM Naik Kelas Lewat BPR dan BPRS
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan evaluasi dan menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk periode reguler II Mei 2025.
Jaga Stabilitas Keuangan dan Perbankan, LPS Sesuaikan Tingkat Bunga Penjaminan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membayarkan Rp10,4 miliar uang simpanan nasabah, usai izin usaha tiga BPR di Sumbar dicabut OJK.
3 BPR di Sumbar Bangkrut, LPS Bayar Simpanan Nasabah Rp10,4 Miliar
Izin Usaha BPR Pakan Rabaa Dicabut, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah
Izin Usaha BPR Pakan Rabaa Dicabut, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah
Dampak Covid-19 sumbar
OJK Cabut Izin BPR Pakan Rabaa Solok Selatan
Semester I/2024: Rasio Kredit Macet BPR Sumbar Capai 10,84 Persen
Semester I/2024: Rasio Kredit Macet BPR Sumbar Capai 10,84 Persen