Langgam.id — Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Barat mengingatkan sejumlah faktor yang berpotensi memicu tekanan inflasi di daerah itu pada sisa tahun 2026. Di antara risiko yang perlu diwaspadai adalah disparitas harga pangan antarwilayah, cuaca ekstrem yang dapat mengganggu produksi pertanian, serta potensi gangguan rantai pasok komoditas pangan.
Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Andy Setyo Biwado, mengatakan meskipun inflasi Sumbar hingga Mei 2026 masih relatif terjaga, sejumlah risiko tetap perlu diantisipasi agar tidak mengganggu stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Inflasi Sumatera Barat secara akumulatif masih berada pada level yang terjaga. Namun, terdapat sejumlah risiko yang perlu diwaspadai, antara lain disparitas harga antarwilayah, potensi aliran keluar komoditas pangan, cuaca ekstrem, bencana alam, serta tekanan dari perkembangan ekonomi global,” kata Andy dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sumatera Barat pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,90 persen secara bulanan (month to month/mtm). Secara tahunan, inflasi mencapai 3,91 persen, sedangkan secara kumulatif sejak Januari hingga Mei 2026 tercatat sebesar 0,47 persen.
Menurut Andy, tekanan inflasi pada Mei terutama dipicu kenaikan harga kelompok barang bergejolak (volatile food), khususnya cabai merah yang mengalami inflasi hingga 26,03 persen dan memberikan andil sebesar 0,40 persen terhadap inflasi bulanan.
Kenaikan harga cabai merah dipengaruhi meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha serta terganggunya pasokan akibat curah hujan tinggi yang berdampak pada sentra produksi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi.
Selain cabai merah, sejumlah komoditas lain yang turut mendorong inflasi adalah bawang merah, nasi dengan lauk pauk, minyak goreng, dan angkutan udara.
Meski demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi berhasil tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, emas perhiasan, jengkol, telur ayam ras, dan kentang.
Andy menjelaskan, salah satu risiko yang perlu mendapat perhatian adalah perbedaan harga pangan yang cukup lebar antarwilayah. Kondisi tersebut berpotensi mendorong keluarnya komoditas pangan dari daerah yang memiliki harga lebih rendah menuju daerah dengan harga lebih tinggi sehingga memengaruhi ketersediaan pasokan lokal.
Selain itu, faktor cuaca ekstrem juga dinilai masih menjadi ancaman serius bagi stabilitas harga pangan. Gangguan cuaca dapat menurunkan produksi pertanian dan menghambat distribusi hasil panen dari sentra produksi ke daerah konsumsi.
“Risiko cuaca ekstrem dan bencana alam perlu terus dimitigasi karena dapat memengaruhi produksi dan distribusi pangan yang pada akhirnya berdampak terhadap inflasi,” ujar Andy.
Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, BI Sumbar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui berbagai langkah. Di antaranya percepatan perbaikan sarana distribusi pascabencana, pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah, penguatan kerja sama antar daerah berbasis neraca pangan, serta pengembangan urban farming dan kelompok tani hortikultura.
Menurut Andy, upaya tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan di tengah ketidakpastian yang masih membayangi sektor pertanian.
Ia optimistis inflasi Sumbar sepanjang 2026 tetap dapat dijaga dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 plus minus 1 persen, didukung normalisasi produksi pertanian dan penguatan koordinasi seluruh pemangku kepentingan.
“Sinergi TPID akan terus diperkuat agar inflasi tetap terkendali sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas perekonomian daerah,” kata Andy. (HER)
