Langgam.id - Dua sekolah Dasar (SD) yang berada di zona tidak aman karena lokasinya tidak jauh dari pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat (Sumbar) harus direlokasi, namun rencana relokasi tersebut hingga saat ini masih terkendala lahan dan anggaran.
Dua sekolah tersebut, yaitu SDN 13 Tuapeijat, beralamat di Dusun Kampung, Desa Tuapeijat, Kecamatan Sipra Utara dan SDN 01 Sioban, di Kecamatan Sipora Selatan.
Kepala Bidang Pembina SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Emilia Butar Butar menyebutkan, rencana pembangunan gedung sekolah di Tuapeijat tersebut merupakan salah satu program prioritas utama, dimana sekolah ini memiliki murid yang jumlahnya paling banyak di Kecamatan Sipora Utara.
“SDN 13 Tuapeijat merupakan salah satu SD yang memiliki murid yang cukup banyak, namun bangunan tersebut berada pada zona yang tidak aman, itu menurut pihak kebencanaan, karena dinilai berada dekat pantai,” ujarnya melalui rilis yang diterima Langgam.id, Kamis (23/1/2020).
Menurut Emilia, sebelumnya pihaknya telah membahas persoalan lahan tersebut bersama Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda) Mentawai. Awalnya, anggaran penyediaan lahan tersebut sudah disetujui, namun setelah dibahas di tingkat Provinsi anggaran tersebut tidak disetujui.
Anggaran untuk lahan baru SDN 13 Tuapeijat akan menelan biaya sebesar Rp2 miliar. “Lahan perencanaan pembangunan relokasi SDN 13 Tuapeijat, sebetulnya sudah dibahas, sudah dibuatkan Rencana Kerja Anggaran (RKA), namun setelah dibahas di tingkat Provinsi, tidak lolos,” ungkapnya.
Sementara, SDN 01 Sioban, kata Emilia, sudah ada rencana lahan yang akan dibeli. Namun, untuk anggaran belum ditetapkan.
“Ada masyarakat yang mau jual lahan seluas 2,5 hektar dengan harga Rp200 juta, dan penjual juga mau menunggu kapan kita siap dengan anggarannya. Tapi, kalau untuk SDN 13 Tuapeijat, pemilik lahan tidak mau menunggu lama, dia akan jual lahan kepada siapa yang dulu saja,” ucapnya.
Lalu, menanggapi hal itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, kata Emilia, meminta agar Dinas Pendidikan melayangkan proposal ke kementerian untuk membantu pembangunan relokasi sekolah melalui anggaran pusat. (*/ZE) Relokasi SD di Mentawai