Langgam.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD Sumbar menyepakati rencana penyertaan modal sebesar Rp400 miliar kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumbar. Tambahan modal tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas penjaminan kredit bagi pelaku usaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Eviyandri, mengatakan bahwa penyertaan modal tersebut merupakan amanat Peraturan Daerah (Perda) yang telah disepakati bersama pemerintah daerah. Meski demikian, realisasi anggaran tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.
“Suntikan anggaran sebesar Rp400 miliar ini adalah amanat Perda. Namun, pencapaian angka tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” kata Eviyandri, Kamis (7/5/2026).
Menurut dia, kebijakan penyertaan modal saat ini diprioritaskan untuk Jamkrida Sumbar. Sementara badan usaha milik daerah (BUMD) lainnya belum memperoleh tambahan modal dari pemerintah provinsi.
Ia menjelaskan, penguatan modal bagi Jamkrida dipandang strategis karena lembaga tersebut memiliki peran penting dalam menjamin akses pembiayaan bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan modal yang lebih kuat, kapasitas penjaminan diharapkan meningkat sehingga akses kredit masyarakat menjadi lebih luas.
Eviyandri menambahkan, proses legalitas penyertaan modal tersebut kini telah memasuki tahap pengesahan melalui perubahan Perda. DPRD dan pemerintah daerah juga telah mencapai kesepakatan terkait arah kebijakan tersebut.
“Statusnya sudah masuk dalam pengesahan perubahan Perda dan kita sudah sepakat. Selanjutnya, pembahasan alokasi anggaran akan dilakukan untuk tahun 2027 mendatang,” ujarnya.
Rencana tambahan modal itu sekaligus menjadi sinyal optimisme pemerintah daerah terhadap penguatan sektor pembiayaan di Sumatera Barat di tengah tantangan ekonomi yang masih dinamis. Pemerintah berharap keberadaan Jamkrida dapat semakin efektif menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah melalui perluasan akses permodalan bagi dunia usaha.
