Indonesia dinobatkan sebagai salah satu bangsa paling bahagia di dunia dalam The Global Flourishing Study (GFS) 2025. Sekilas, ini kabar menggembirakan. Namun, di balik angka-angka itu, tersimpan pertanyaan yang tidak boleh dihindari: apakah kita benar-benar bahagia, atau sekadar terbiasa menahan luka dalam diam?
GFS mengukur human flourishing—kesejahteraan yang mencakup kesehatan, makna hidup, relasi sosial, karakter moral, dan kondisi ekonomi. Namun, ketika dimensi ekonomi itu kita tarik ke realitas Indonesia, gambarnya tidak sesederhana yang ditampilkan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) masih menunjukkan jutaan rakyat hidup dalam kemiskinan. Ketimpangan ekonomi tetap nyata, dengan rasio Gini yang belum bergerak signifikan menuju pemerataan. Di banyak daerah, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak masih menjadi perjuangan. Maka, di mana tepatnya kebahagiaan itu bersemayam?
Di sinilah kita harus jujur: ada kemungkinan bahwa kebahagiaan yang kita banggakan adalah kebahagiaan yang “ditahan”—lahir dari daya tahan, bukan dari kesejahteraan. Kita adalah bangsa yang pandai bersyukur, tetapi jangan sampai syukur itu berubah menjadi pembenaran atas ketimpangan.
Islam tidak pernah mengajarkan kebahagiaan yang menutup mata terhadap ketidakadilan. Al-Qur’an memang menegaskan: “Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram” (QS. Ar-Ra’d: 28). Tetapi ayat ini tidak boleh dipahami secara sempit, seolah-olah ketenteraman batin cukup tanpa perubahan sosial.
Justru, Al-Qur’an dengan tegas mengingatkan: “Dan pada harta-harta mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak mendapat bagian” (QS. Adz-Dzariyat: 19). Ini bukan sekadar anjuran moral, melainkan perintah sosial. Artinya, kebahagiaan tidak sah jika berdiri di atas penderitaan orang lain.
Rasulullah ﷺ pun menolak pemahaman kebahagiaan yang sempit. “Kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa” (HR. Bukhari dan Muslim). Namun, Nabi yang sama juga membangun sistem zakat, melindungi fakir miskin, dan menegakkan keadilan ekonomi. Kekayaan jiwa bukan alasan untuk membiarkan kemiskinan struktural.
Di sinilah kritik harus diarahkan secara jernih: apakah negara telah sungguh-sungguh menjadikan kesejahteraan sebagai prioritas? Ataukah kebahagiaan rakyat hanya menjadi narasi yang nyaman didengar, tetapi tidak cukup kuat untuk menggerakkan kebijakan?
Presiden Prabowo Subianto menyatakan keprihatinan atas hasil ini. Pernyataan itu penting, tetapi tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memastikan bahwa kebahagiaan tidak berhenti sebagai statistik global, melainkan terwujud dalam kehidupan yang nyata: pekerjaan yang layak, pendidikan yang merata, dan akses kesehatan yang adil.
Kita tidak boleh terjebak dalam romantisme “bahagia dalam kesederhanaan” jika di baliknya terdapat ketimpangan yang dibiarkan. Kesederhanaan adalah nilai, tetapi kemiskinan bukanlah ideal. Islam memuliakan orang yang sabar, tetapi juga mewajibkan umat untuk menghapus sebab-sebab penderitaan.
Konsep qana’ah pun sering disalahpahami. Ia bukan ajakan untuk menerima ketidakadilan, melainkan kekuatan untuk tidak dikuasai oleh keserakahan. Dalam saat yang sama, Islam menuntut perjuangan aktif untuk menghadirkan keadilan sosial.
Jika masyarakat Indonesia tetap menunjukkan kebahagiaan, itu adalah bukti kekuatan iman dan solidaritas sosial. Namun, kekuatan ini tidak boleh dieksploitasi menjadi alasan untuk menunda perubahan. Ketahanan sosial bukanlah substitusi bagi keadilan struktural.
Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah yang berat. Rasulullah ﷺ bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban” (HR. Bukhari dan Muslim). Ini adalah peringatan keras bahwa kebijakan publik bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga tanggung jawab moral di hadapan Allah.
Maka, kebahagiaan yang sejati bukanlah kebahagiaan yang membuat kita terlena, tetapi kebahagiaan yang membangkitkan kesadaran. Kesadaran bahwa iman harus melahirkan keadilan, dan syukur harus mendorong perubahan.
Pada akhirnya, kita dihadapkan pada pilihan: menjadikan kebahagiaan sebagai selimut yang menutupi ketimpangan, atau sebagai cermin yang mendorong perbaikan. Islam jelas berpihak pada yang kedua.
Dan hanya dengan jalan itulah, kebahagiaan akan menemukan maknanya yang utuh—bukan sekadar rasa di dalam hati, tetapi keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hingga kelak, kita tidak hanya disebut sebagai bangsa yang bahagia, tetapi juga bangsa yang adil di hadapan manusia dan diridhai di sisi-Nya: “Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai” (QS. Al-Fajr: 27–28). *
*Penulis: Shofwan Karim (Penulis Esai, Pengamat dan Pembelajar Pascasarjana UM Sumbar; Ketua PWM 2015-2022, 2000-2005; Wk Ketua MLH PP Muhammadiyah 2022-2027).
