Langgam.id — Pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi diproyeksikan bakal menelan kebutuhan investasi sebesar Rp25,23 triliun.
Ruas tol yang menjadi bagian proyek strategis nasional itu ditargetkan tuntas dan dapat beroperasi pada tahun 2031, dengan peluang percepatan hingga 2029 apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana.
Target penyelesaian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum, Rachman Arief Dienaputra, dalam rapat lanjutan percepatan pembangunan ruas tol Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu (3/2/2026) lalu.
Rachman menjelaskan, kebutuhan anggaran sebesar Rp25,23 triliun mencerminkan kompleksitas pembangunan infrastruktur di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang, khususnya di Sumatera Barat. Pembangunan ruas tol tersebut akan dilaksanakan oleh PT Hutama Karya melalui skema penugasan pemerintah.
“Pengoperasian ruas ini dimungkinkan pada 2031. Namun terdapat peluang percepatan menjadi 2029 sepanjang dukungan teknis, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor dapat berjalan optimal sejak tahap awal,” ujar Rachman.
Dalam rapat tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum juga memaparkan sejumlah tahapan teknis yang telah dan akan dilakukan, mulai dari survei topografi, survei geoteknik, hingga penyusunan rekomendasi teknis sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap percepatan pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi. Menurut dia, proyek dengan nilai investasi puluhan triliun rupiah itu sangat dibutuhkan untuk memperkuat konektivitas dan ketahanan infrastruktur transportasi di Sumatera Barat.
Mahyeldi menilai, keberadaan jalan tol tersebut akan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada jalur nasional Padang–Bukittinggi yang selama ini kerap terdampak banjir dan longsor.
“Kami menyambut baik target dan komitmen pemerintah pusat dalam pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi. Infrastruktur ini penting untuk memperlancar mobilitas orang dan barang serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat ke depan,” kata Mahyeldi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, lanjut Mahyeldi, siap mendukung seluruh tahapan pembangunan sesuai kewenangan daerah, termasuk koordinasi lintas sektor dan dukungan terhadap proses perizinan yang diperlukan.
“Insya Allah, kami siap mendukung sesuai kewenangan yang dimiliki daerah,” ujarnya.
Rapat lanjutan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan proyek infrastruktur bernilai besar ini dapat terlaksana secara terukur, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Ke depan, pembahasan lanjutan masih akan dilakukan untuk membuka ruang penyesuaian kebijakan sesuai perkembangan di lapangan.
Selain unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, rapat tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, perwakilan Kementerian Kehutanan, Direktur Utama PT Hutama Karya, serta Ketua Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Indonesia.
