Langgam.id - Meninggal dunianya seorang tukang ojek online karena terlindas kendaraan taktis polisi saat pengamanan demonstrasi di Jakarta, kemarin, menyulut kemarahan publik dan mendorong Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat menyuarakan pernyataan sikap keras.
Bagi koalisi, insiden ini bukan sekadar tragedi kemanusiaan, tetapi cermin kelam bagaimana negara memperlakukan warganya. “Nyawa rakyat seakan begitu murah di mata aparat yang seharusnya melindungi,” tegas pernyataan yang dibacakan dalam konferensi pers di Padang.
Sejak gelombang aksi 25 Agustus lalu, laporan kekerasan aparat terus mengemuka. Massa aksi ditangkap tanpa prosedur hukum yang jelas, akses bantuan hukum dipersulit, bahkan intimidasi dialami para pendemo. Situasi ini, menurut koalisi, telah menodai prinsip demokrasi dan konstitusi.
Lima Tuntutan
Dalam pernyataan sikapnya, Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar menyampaikan lima tuntutan utama:
Mengutuk keras tindakan aparat kepolisian yang menyebabkan tewasnya massa aksi serta kekerasan terhadap peserta lainnya.
Menuntut Kapolri dan jajaran bertanggung jawab serta mengadili personel yang terbukti brutal, termasuk dalam kasus Affan Kurniawan.
Mendesak Kapolri mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik atas tragedi ini, sekaligus menuntut reformasi total Polri.
Menghentikan penangkapan sewenang-wenang serta membebaskan semua massa aksi yang ditahan tanpa prosedur KUHAP.
Menjamin akses bantuan hukum yang adil dan tanpa hambatan bagi seluruh peserta aksi yang ditahan.
Koalisi menegaskan, demokrasi tidak bisa ditegakkan di atas mayat dan tangisan rakyat. “Tragedi ini harus menjadi peringatan keras. Setiap kekerasan hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara,” lanjut mereka.
“Kami Tidak Akan Diam”
Di akhir pernyataan, koalisi yang terdiri dari sejumlah lembaga sipil seperti LBH Padang, Pusat Studi Konstitusi FH Unand, WALHI Sumbar, AJI Padang, hingga Koalisi Perempuan Indonesia, berikrar akan terus mengawal kasus ini bersama korban.
“Tragedi ini bukan sekadar angka korban. Ini tentang martabat manusia yang diinjak dan rasa aman yang direnggut dari kita semua. Kami tidak akan diam. Kami tidak akan mundur. Setiap kekerasan akan kami jawab dengan solidaritas yang lebih besar,” tegas Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar. (*/Yh)
