Langgam.id – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Arisal Aziz, memberikan tanggapannya terkait kasus mega korupsi yang terjadi di tubuh PT Pertamina (Persero).
Menurutnya, skandal korupsi yang mencapai ratusan triliun rupiah ini menjadi bukti nyata bahwa masih ada kelemahan dalam sistem pengawasan terhadap badan usaha milik negara (BUMN).
“Iya, kita sudah tahu, rakyat pun sudah tahu. Kita semua bisa melihat bagaimana para pimpinan tertinggi di Pertamina bertindak sewenang-wenang dalam melakukan tindakan korupsi dengan jumlah yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah atau lebih,” ujar Arisal Aziz dalam pernyataannya, Jumat (14/3/2025).
Menurutnya, ada dua faktor utama yang menyebabkan korupsi besar-besaran ini bisa terjadi. Arisal Aziz menekankan bahwa korupsi bukan hanya soal sistem yang lemah, tetapi juga tentang moralitas individu yang menjalankannya.
“Ini terjadi karena lemahnya iman dan moralitas dari oknum-oknum yang terlibat. Mereka tidak memiliki rasa malu, tidak takut akan dosa, dan tidak memikirkan pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat kelak. Ini adalah akar dari semua tindakan korupsi,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mengakui bahwa lemahnya pengawasan dari DPR turut menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya korupsi dalam skala besar di BUMN.
“Seharusnya, jika fungsi pengawasan DPR berjalan dengan baik, maka tidak mungkin mega korupsi ini bisa terjadi. Pengawasan yang ketat dari legislatif sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab,” lanjutnya.
Menanggapi kasus ini, Arisal berharap ke depan fungsi DPR dalam mengawasi pemerintah dan BUMN bisa berjalan lebih efektif dan maksimal.
“Harapan saya, ke depan DPR harus lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara dan BUMN. Jangan sampai ada lagi kasus korupsi sebesar ini yang merugikan rakyat,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar ada reformasi sistem pengawasan serta pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap para pelaku korupsi, agar kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan lembaga negara dapat dipulihkan.
“DPR harus lebih kuat dalam menjalankan tugasnya, dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu,” tutupnya. (*)
