Pemprov Tak Gentar Hadapi Rencana Interpelasi DPRD Sumbar

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi mengatakan, hingga saat ini terdapat lima OPD Pemprov Sumbar

Kantor Gubernur Sumbar (ist)

Langgam.id – Ketua DPD Gerindra Sumatra Barat (Sumbar), Andre Rosiade, menginisiasi Fraksi Gerindra DPRD Sumbar untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

Interpelasi dilakukan untuk meminta penjelasan Gubernur Sumbar tentang perjalanan ke luar negeri yang kerap dilakukan Irwan Prayitno.

Terkait rencana itu, Kabiro Humas Pemerintah Provinsi Sumbar, Jasman Rizal, mengatakan pemprov tidak mempermasalahkan jika memang DPRD Sumbar mengajukan hak interpelasi kepada gubernur. Menurutnya, gubernur siap memberikan penjelasan tentang hal yang dipertanyakan DPRD.

“Baguslah, tidak masalah itu, itu bagus sebagai kemitraan konstitusional antara legislatif dan eksekutif. Kita siap kalau ditanya,” katanya kepada langgam.id, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (16/12/2019).

Menurutnya, interpelasi merupakan hak anggota DPRD. Selama ini, gubernur melakukan perjalanan ke luar negeri sudah sesuai aturan yang berlaku.

“Kita ke luar negeri sudah sesuai aturan, ada yang diundang, tidak ujuk-ujuk gubernur ke luar negeri sendiri. Semua sudah sesuai aturan, tapi kalau ditanya interpelasi kita jawab,” katanya.

Termasuk perjalanan saat ini ke Kolombia, dia mengatakan gubernur pergi berdasarkan undangan. Gubernur di sana memenuhi undangan UNESCO karena silat ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda.

Apalagi, Sumbar termasuk yang menginisiasi usulan agar silat menjadi warisan budaya dunia tak benda. Proses usulan itu berlangsung sudah sejak lama. Saat ini katanya, gubernur sudah dalam perjalanan pulang kembali ke Sumbar dari Kolombia.

“Yang mengusulkan silat itu jadi warisan tak benda kita, orang Sumatra Barat, makanya gubernur diundang,” katanya. (Rahmadi/RC)

Baca Juga

FOTO: Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon. (Dok. Istimewa)
Pemprov Sumbar Gaspol Percepatan Roadmap ETPD 2025, Digitalisasi Pembayaran Daerah Mendesak!
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa seluruh data bencana dari kabupaten/kota akan dikumpulkan secara terpusat mulai
Data Bencana di Sumbar Dikumpulkan Terpusat, Pangdam dan BPBD Jadi Penanggung Jawab
Sekda Sumbar: Tanggap Darurat Berlaku 25 November Sampai 8 Desember 2025
Sekda Sumbar: Tanggap Darurat Berlaku 25 November Sampai 8 Desember 2025
FKUI–RSCM Perkuat Layanan Bedah Saraf di RSUD M Natsir Solok
FKUI–RSCM Perkuat Layanan Bedah Saraf di RSUD M Natsir Solok
Gubernur Sumbar Dorong Transisi ke Pengembangan Energi Terbarukan
Gubernur Sumbar Dorong Transisi ke Pengembangan Energi Terbarukan
Penilaian Satyalancana Wira Karya, Tim Setmilpres Kunjungi Kawasan Ekowisata Amping Parak
Penilaian Satyalancana Wira Karya, Tim Setmilpres Kunjungi Kawasan Ekowisata Amping Parak