InfoLanggam - Anggota Komisi VI DPR RI H Andre Rosiade mengusulkan digelarnya rapat gabungan untuk membahas masalah masuknya Starlink, bentuk layanan internet dengan basis satelit yang dimiliki oleh Elon Musk ke Indonesia.
Anggota Fraksi Gerindra itu meminta rapat yang melibatkan Komisi VI dan I DPR, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Menteri BUMN, KPPU (Komisi Pengawas Persainagn Usaha) dan Telkom Group.
“Kita semua melihat Elon Musk dan Starlink berkeinginan memiliki bisnis seperti over the top (OTT), yakni berbisnis tanpa memperkerjakan pegawai dalam negeri. Karena hanya mengacu pada semua layanan streaming yang menayangkan konten di internet. Karena itu, ada pertanyaan besar kita soal Starlink ini yang harus kita bahas bersama-sama,” kata Andre Rosiade dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Telkom, Kamis (30/5/2024).
Andre mengatakan, percuma kalau hal besar ini dibahas dengan ngobrol-ngobrol di Komisi VI saja. Apalagi cuma dengan direksi BUMN. “Saya mengusulkan langkah yang konkret. Kita rapat dengan pembahasan khusus soal Starlink yang mau OTT. Padahal sebelumnya katanya mau investasi Rp10 triliun tiap tahun, bikin fiber optik, bikin inftastruktur internet dan lainnya,” kata Andre Rosiade.
Andre menegaskan, sampai saat ini tidak ada aturan soal OTT. Sekarang muncul masalah Starlink. Starlink beroperasi, Telkom bisa sebentar lagi bangkrut. “Sekarang bukan hanya Starlink yang akan jadi musuh Telkomsel. Tapi ada Hauwei, yang sudah membangun satelit seperti Starlink. Nah, orang tak perlu lagi langganan dengan Telkomsel. Beli HP bisa langsung gunakan Starlink atau Huawei. Jadi Telkomsel bisa bangkrut,” katanya.
Andre menyebut, agar pembahasan tak mubazir, dia secara resmi mengusulkan kepada pimpinan Komisi VI untuk mengadakan rapat gabungan. Terdiri dari Komisi VI DPR, Komisi I DPR, bersama dengan Menkomimfo dan Menteri BUMN, KPPU dan melibatkan Telkom, Telkomsel dan anak perusahaannya. Supaya masalah bisa terurai. Masalah bisa diselesaikan satu per satu.
“Soal OTT saya sudah langsung bicaran dengan pak Menkominfo Budi Ari Setiadi dan pak Wayan Toni Supriyanto, Direktur Jenderal PPI (Penyelenggaraan Pos dan Informatika). Saya lihat Kementerian Kominfo oke soal aturan OTT. Tinggal aturan pernyempurnaan. Waktu itu sudah langsung disampaikan, saya lihat mubazir kalau ini dibahas terbatas. Tidak bisa mengurai bersama-sama,” kata Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Jangan sampai, kata Andre, nanti Elon Musk untung banyak, sementara negara rugi. “Kita berharap dia investasi mobil listrik ke Indonesia, atau bikin pabrik baterai. Tapi baru akan, atau janji. Sementara dia sudah langsung ambil untung banyak dengan ‘jualan’ Starlink. Seharusnya Menkes kerja sama dengan Telkomsel soal jaringan Puskesmas. Pastinya Telkom bisa melayani 3.400 Puskesmas itu. Butuh Starlink atau cukup Telkom?” kata Andre kepada jajaran Telkom yang langsung menyatakan sanggup.
Kata Andre, Starlink sampai hari ini perusahaannya belum ada di Indonesia, kantor belum ada, belum bayar pajak, tapi sudah bisa dapat untung. “Saya tak mau menyalahkan pemerintah juga. Karena mungkin berharap Elon Musk berinvestasi,” kata Andre.
Untuk rapat gabungan itu, Andre menyebut, agenda pertama soal aturan OTT. Sudah dua tahun dia bicara tapi tak ada langkah konkretnya. Kedua soal Starlink, jangan sampai negara dirugikan. Telkom dan Telkomsel bangkrut, keamanan data kita juga rawan.
“Terkait perusahaan baru Telkom soal data center, jangan terlalu melibatkan asing. Cukup 15 persen maksimal. Karena kemampuan kita cukup. Supaya kita bisa atur sendiri perusahaan. Tidak diatur asing terus. Jangan sampai kita dibodoh-bodohin dengan melibatkan asing. Padahal kita tidak butuh asing. Mungkin hanya sekadar pemasaran produk saja. Kalau ada yang nekan, laporkan ke Komisi VI,” katanya. (*)
