Langgam.id - Menyempitnya ruang kebebasan masyarakat sipil masyarakat, pemberangusan demokrasi, krisis lingkungan, dan marginalisasi masyarakat adat menjadi sorotan diskusi publik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang, Sabtu (27/1/2024) malam.
Hadir sebagai pemantik diskusi yang digelar dalam rangka HUT ke-19 AJI Padang tersebut, Direktur LBH Padang Indira Suryani, Direktur WALHI Sumbar Wengki Purwanto, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Charles Simabura, dan Direktur YCMM Rivai Lubis dengan moderator Hendra Makmur dari AJI Padang.
Direktur LBH Padang Indira Suryani mengungkapkan penyempitan ruang gerak masyarakat sipil ditandai dengan tren kasus kriminalisasi yang mencapai puncaknya pada 2023.
"Kami melihat angka kriminalisasi terhadap petani dan penangkapan pembela HAM melonjak drastis pada tahun 2023. Aparat melakukan intimidasi terhadap mereka yang berani menyuarakan pendapat," ujarnya.
Tak hanya kriminalisasi, penyempitan ruang gerak masyarakat sipil, menurutnya ditandai dengan maraknya pembubaran demonstrasi.
"Sepuluh tahun lalu, demonstrasi jarang dibubarkan. Namun kini kami sering melihat penangkapan dan pembubaran demonstrasi oleh aparat keamanan," ujar Indira.
Direktur Pusako Charles Simabura menyebut, Pemilu 2024 merupakan pertaruhan demokrasi, yang terlihat nyata dimainkan oleh aktor politik.
"Jika 2019 terlihat polarisasi, di Pemilu 2024 kita lihat bagaimana dinasti politik tanpa malu memerkan hasrat kekuasaan mereka, misal upaya perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode," ujar Charles.
Pemberangusan demokrasi, imbuh Charles justru dilakukan oleh pemimpin sipil yang sebelumnya diharapkan dapat membawa perubahan positif namun kini menuai kekecewaan.
"Kita sama-sama saksikan bagaimana seorang pemimpin sipil akhirnya berubah haluan dan meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi yang pernah dijunjung tinggi," tambahnya.
Untuk itu, ia menambahkan, inisiatif kolektif dari masyarakat sipil dalam memperjuangkan demokrasi perlu dirawat.
"Kita berada di titik pertaruhan demokrasi. Kita ingin memilih pemimpin baru yang dapat membawa perubahan positif atau mempertahankan kebijakan masa lalu yang telah terbukti berhasil," ujarnya.
Sementara itu, Direktur WALHI Sumbar Wengki Purwanto menyoroti bagaimana krisis politik membawa krisis ekologi.
"Krisis politik yang sedang kita hadapi berdampak langsung pada krisis ekologi. Panen bencana ekologis akan semakin terakumulasi jika kita tidak memilih pemimpin yang peduli terhadap lingkungan," ungkapnya.
Wengki melihat bahwa agenda pembangunan pemerintah saat ini lebih mengutamakan kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat.
"Contoh PSN di Air Bangis. Bagaimana bisa 70 persen dari luas wilayah nagari tersebut diberikan kepada badan hukum korporasi. Rakyat dipenjara karena berada di kawasan hutan yang ironinya akan dihapuskan untuk kepentingan komersialisasi," paparnya.
Di sisi lain, Direktur YCM Mentawai Rifai Lubis menyoroti marginalisasi yang dialami oleh masyarakat adat dalam proses pembangunan.
"Kebijakan dan undang-undang yang ada cenderung mengabaikan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Pemilu hanya memberi harga pada kelompok mayoritas, sementara masyarakat adat sering diabaikan," tuturnya.
Rifai menjelaskan idealnya pemilihan pemimpin dan pengambilan kebijakan harus memperhitungkan hak-hak masyarakat adat.
"Salah satu fungsi pemilu adalah seleksi kebijakan. Pemilu harus menawarkan kebijakan yang mengakomodasi hak-hak masyarakat adat," tambahnya. (*/Yh)
