Langgam.id – Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Sumatra Barat menerima kucuran kredit perbankan Rp30,85 triliun atau 44,36 persen dari total penyaluran kredit di daerah itu.
Plt Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar Guntar Kumala mengatakan penyaluran kredit ke sektor UMKM terus tumbuh. Bahkan per November 2023 lalu, pertumbuhannya mencapai 9,40 persen (yaer on year/yoy) lebih tinggi dari rerata pertumbuhan kredit perbankan.
“Penyaluran kredit untuk pelaku UMKM mencapai Rp30,85 triliun, tumbuh sebesar 9,40 persen (yoy). Penyaluran kredit kepada pelaku UMKM ini mencapai 44,36 persen dari total kredit perbankan di Sumatera Barat,” katanya, dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (23/1/2024).
Ia mengatakan secara umum kinerja industri jasa keuangan terutama perbankan di Sumbar mengalami pertumbuhan yang positif di tengah gejolak ekonomi global.
“Kinerja industri perbankan tumbuh positif. Pada November 2023, aset perbankan tumbuh 5,62 persen (yoy) menjadi sebesar Rp79,92 triliun dan penyaluran kredit tumbuh 7,49 persen (yoy) menjadi sebesar Rp69,54 triliun,” jelasnya.
Aset perbankan Sumatra Barat per November 2023 tumbuh 5,62 persen menjadi Rp79,92 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp75,66 triliun.
Sementara itu, penyaluran kredit sampai November tahun lalu juga masih tumbuh 7,49 persen, meski Bank Indonesia menaikkan suku bunga ke level 6 persen. Kredit perbankan Sumbar tembus Rp69,54 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp64,69 triliun.
Namun, sayangnya penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) masih terkontraksi sebesar 1,62 persen (yoy) menjadi sebesar Rp54,24 triliun, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp55,13 triliun.
Adapun, risiko kredit bermasalah masih terjaga dengan rasio non performing loan/NPL di angka 2,08 persen, masih jauh di bawah ambang batas regulator yang menetapkan limit 5 persen. Sedangkan rasio intermediasi atau loan to deposit ratio/LDR masih tinggi yaitu 128,2 persen, artinya dana kredit yang disalurkan di Sumbar tidak mampu dipenuhi dari DPK yang dihimpun di daerah itu, sehingga didatangkan dana dari luar Sumbar.
Sedangkan, untuk perbankan syariah, dari sisi aset, DPK dan penyaluran pembiayaan terus tumbuh cukup tinggi jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Aset perbankan syariah Sumatera Barat tumbuh sebesar 20,48 persen (yoy) menjadi sebesar Rp10,78 triliun, dengan penghimpunan DPK meningkat sebesar 19,78 persen (yoy) menjadi sebesar Rp9,88 triliun dan penyaluran pembiayaan meningkat 25,84 persen (yoy) menjadi sebesar Rp8,70 triliun.
Risiko pembiayaan juga masih terjaga dengan rasio non performing financing/NPF sebesar 1,69 persen, dan rasio financing to deposit ratio/FDR sebesar 88,02 persen. (*/Fs)
