Langgam.id -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat (Sumbar) sangat penting sebagai pengawal dan pengawas konten siaran atau tontonan dari hal-hal yang berpotensi merusak masyarakat.
"Artinya pengawasan KPID bisa
menghadirkan tontonan yang sehat berkualitas dan memberi edukasi kepada masyarakat luas, namun tetap menarik untuk ditonton," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dikutip dari Adp Sumbar.
Hal ini disampaikan Gubernur Mahyeldi saat menghadiri acara Anugerah Penyiaran bertajuk KPID Sumbar Award 2023 sebagai bentuk apresiasi bagi insan penyiaran dan pemerhati penyiaran di Sumbar bertempat di hotel Truntum Padang, Kamis (7/12/2023) malam.
Hadir juga dalam malam anugerah tersebut, Walikota Padang, Ketua KPI Pusat (mewakili), Ketua KPID Riau dan Ketua KPID Bengkulu, Forkopimda serta sejumlah pimpinan lembaga penyiaran, baik radio maupun televisi, pimpinan perguruan tinggi dan kepala dinas Kominfo kabupaten dan kota se Sumbar.
Awal sambutan, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada KPID Sumbar yang telah dianugerahkan sebagai KPID Inovatif dan Kolaboratif.
"Selamat buat KPID Sumbar, kami bangga. Atas nama Pemerintah Sumbar kami mengucapkan terimakasih pada KPID Sumbar yang terus meningkatkan inovasi dalam penyiaran dalam penyampaian informasi," ucapnya.
Selanjutnya dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan arti penting KPID Sumbar sebagai pengawal dan pengawas konten siaran atau tontonan dari hal-hal yang berpotensi merusak masyarakat, termasuk meningkatkan kuantitas dan kualitas PEMILU sehingga terwujudnya PEMILU berkualitas Penyiaran berintegritas di Sumbar.
"Saya berharap lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, agar dapat menyiarkan konten-konten bermuatan netral yang dapat mendukung narasi PEMILU Damai 2024," sebutnya.
Konten netral yang dimaksud adalah konten yang tidak berat sebelah, memiliki keberimbangan, dan mampu menjaga situasi di masyarakat tetap kondusif.
"Saya mengimbau kepada lembaga penyiaran untuk tidak menayangkan figur publik tertentu, untuk menjaga Pemilu 2024 yang demokratis, sejuk, damai dan lancar sesuai yang kita harapkan bersama," ujarnya.
Oleh karena itu untuk mewujudkan PEMILU yang berkualitas penyiaran berintegritas diperlukan pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye PEMILU 2024 agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan salah satu peserta PEMILU.
"Sehingga tidak membuat kegaduhan dengan informasi yang tidak benar, provokatif, fitnah dan penghinaan terhadap agama tertentu," jelas Mahyeldi.
Apalagi saat ini PEMILU serentak 2024 menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan akhir-akhir ini. Gubernur Mahyeldi tegaskan agar KPID dapat menjaga kedamaian, netralitas, dan dapat memberikan informasi yang berkualitas dalam pelaksanaan PEMILU 2024 yang sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS).
Sementara itu, Ketua KPID Sumbar Robert Cenedy meminta lembaga penyiaran yang ada di Sumbar untuk menjaga netralitas atau tidak terlibat mendukung peserta pemilu dalam konten siaran.
"Lembaga penyiaran sangat berperan sebagai instrumen yang mempererat demokrasi. Untuk itu kami berharap lembaga penyiaran dapat mengedukasi pemilih pemula untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan," harap Robert.
Acara selanjutnya Gubernur Mahyeldi menyerahkan kepada Walikota Padang, Bupati Tanah Datar (mewakili) dan Pj. Bupati Kep. Mentawai (mewakili) sebagai Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran. (*/Fs)
