DPRD Sumbar Sepakati Perubahan Nama Diskominfo Jadi Diskotiksandi

PKS sementara unggul dalam pemilihan legislatif (pileg) DPRD Sumbar. PKS unggul dari Gerindra. Sedangkan peringkat ketiga ada Partai Golkar.

Gedung DPRD Sumbar. (Foto: Rahmadi)

Langgam.id - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumatra Barat bakal naik menjadi tipe A. Perangkat daerah provinsi ini, akan berubah nama jadi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Diskotiksandi).

Perubahan tersebut dipastikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Selasa (26/11/2019).

Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Nurnas membacakan hasil rapat paripurna yang mengatakan bahwa Diskominfo naik tipe dari  B ke A. Demikian dilansir Diskominfo Sumbar ‍di situs resmi Pemprov.

Kenaikan tipe dinas ini, karena bertambahnya nomenklatur yang menjadi tanggung jawabnya. Diskotiksandi bertanggunggung jawab terhadap tiga urusan wajib sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 12 ayat (2) UU tersebut mengatur 18 urusan wajib pemerintah daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Tiga dari urusan itu akan menjadi tanggung jawab Diskotiksandi, yakni: komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.

Karena mengurus tiga tanggung jawab, maka ia termasuk dinas tipe A. Menurut pasal 217 ayat (2) UU tersebut, dinas tipe A mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan
beban kerja besar. Naik dari tipe B dengan beban kerja sedang.

Nurnas saat dihubungi langgam.id mengatakan, perubahan tipe Diskominfo tersebut masuk dalam Perda SOTK yang baru.

"Ini sudah diajukan Pemprov sejak beberapa bulan lalu dan disepakati DPRD Sumbar sejak Agustus 2019. Perda kemudian dievaluasi Kemendagri dan baru saja lolos," katanya.

Selain Diskominfo, menurutnya, juga ada beberapa perubahan di dinas lain, seperti Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dispora, Dinas Pariwisata, Dinas Pangan, Dinas SDM, Badan Penelitian serta Badan Keuangan yang dipecah dua jadi Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Aset Daerah. (*/SS)

Baca Juga

Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Muhidi mengajak generasi muda untuk meningkatkan ibadah agar terhindar dari persoalan sosia
Cegah Tawuran dan Narkoba, Ketua DPRD Sumbar Ajak Generasi Muda Tingkatkan Ibadah
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, APBD berfungsi sebagai otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi
Evi Yandri: Kondisi Ekonomi Global Tak Menentu, Penggunaan APBD Mesti Efektif dan Tepat Sasaran
KPI Pusat mendukung akan hadirnya Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran Provinsi Sumatra Barat yang sedang dalam tim pembahasan Komisi I
KPI Pusat Dukung Kehadiran Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran Provinsi Sumbar
Peran dan fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatra Barat memperhatikan penyelenggaraan hak-hak anggota DPRD sesuai pasal 136 Peraturan
Pentingnya Sekretariat DPRD Tingkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informasi
Wakil Ketua DPRD Sumbar, M Iqra Chissa Putra melakukan reses masa sidang pertama tahun 2024-2025 di Piai Tangah, Kota Padang, pada Senin
Wakil Ketua DPRD Sumbar M Iqra Chissa Putra Serap Aspirasi Warga Piai Tangah Padang
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman melaksanakan reses masa sidang pertama tahun 2024-2025 di Kelurahan Batipuh Panjang,
Reses di Padang, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman Terima Aspirasi Warga