Langgam.id - Anggota DPR RI dari Komisi VI Fraksi Partai Gerindra asal Sumbar, Andre Rosiade meminta Menteri BUMN, Erick Thohir mengambil langkah tegas terhadap tunjangan kesehatan pensiunan PT Semen Padang.
Hal tersebut disampaikan Andre Rosiade saat menggelar rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Senin (4/12/2023).
"Saya itu Pak Menteri, sudah berpidato di depan Pak Menteri bulan Maret 2021, wabil khusus tanggal pertama itu 18 Maret 2021 soal nasib pensiunan karyawan Semen Padang yang tunjangan kesehatannya tidak dibayarkan atau lambat dibayarkan," ujar Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.
Andre mengatakan, dana pensiun yang ditaruh di Bumiputera dan dilaporkan Erick Thohir ke Kejaksaan Agung (Kejagung), tidak jelas rimbanya.
"Karena alasannya, dana pensiun lagi nih. Dana pensiun lagi yang Pak Menteri mau laporkan ke Kejaksaan ditaruh di Bumiputera, duitnya tidak jelas ke mana-mana," kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre menyebut, Menteri jangan hanya menunggu uang Bumiputera saja. "Maksud saya Pak Menteri, jangan nunggu uang Bumiputera itu balik dulu, ini teman-teman yang sakit itu bagaimana? Tunjangan kesehatan tidak dibayar," sambung Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran di Sumbar itu.
Andre Rosiade menilai Direksi Semen Indonesia terkesan tidak memiliki nurani dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Masa, tunggu, suruh gugat ke pengadilan dulu. Jadi yang ada solusinya Pak Menteri setelah saya ngomong di ruangan ini, Direksi Semen Indonesia memerintahkan Direksi Semen Padang bicara dengan pensiunan, wah, gugat di pengadilan dulu, biar kalah Semen Padang nanti baru dibayar," katanya.
Jika langkah tersebut diambil oleh Direksi Semen Indonesia, Andre Rosiade menilai tidak ada fungsinya dia melakukan rapat kerja dengan Menteri BUMN dan jajaran.
Seharusnya, kata Andre Rosiade, kesalahan Direksi Semen Padang di masa lalu dengan dana pensiun tidak semestinya mengorbankan pensiunan.
"Yang salah Direksi Semen Padang di masa lalu yah dengan dana pensiunnya, kenapa pensiunan ini dikorbankan, mereka kan sudah bayar kewajiban mereka. Ini sudah saya sampaikan di 18 Maret 2021, dua tahun lebih," anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. (*)
