Resep Pencegahan Dampak Mercuri Batanghari Dharmasraya dari Kepala BNPB

Resep Pencegahan Dampak Mercuri Batanghari Dharmasraya dari Kepala BNPB

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan (kiri), Wagub Sumbar Nasrul Abit bersama Kepala BNPB Doni Monardo di sela-sela rapat koordinasi di Gedung Sutopo Purwo Nugroho Graba BNPB Jakarta (Foto: Humas)

Langgam - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo berkomitmen memerangi pencemaran merkuri atau raksa dari aktivitas penambangan emas tanpa izin di sepanjang aliran Batanghari, Kabupaten Dharmasyara, Sumatra Barat (Sumbar) dan beberapa sungai lainnya di Indonesia.

Langkah awal mewujudkan komitmen itu, Doni mengumpulkan sejumlah perwakilan kepala daerah dari tiga provinsi. Masing-masing Sumbar, Riau dan Jambi, serta perwakilan lembaga terkait termasuk TNI dan Polri. Rapat koordinasi kerusakan ekosistem akibat penambangan di Batanghari itu digelar di Gedung Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Kepala BNPB mengaku khawatir dengan kondisi aliran sungai tersebut setelah meninjau Bukit Mindawa, bekas lokasi pertambangan emas ilegal di Kabupaten Dharmasraya pada Rabu (6/11/2019).

"Penggunaan merkuri dalam aktivitas pertambangan secara tidak langsung merusak lingkungan di sepanjang aliran sungai," katanya.

Meski aktivitas penambangan liar itu telah berhenti sejak 2007, namun dampak kerusakan lingkungan akibat pencemaran merkuri masih dirasakan hingga hari ini.

"Banyak tanaman dan pohon yang sudah dicoba untuk ditanam di lokasi ini, namun sudah 12 tahun tidak satupun yang berhasil tumbuh," ujarnya dalam rilis BNPB.

Selain mencemari lingkungan, merkuri juga menyebabkan masalah kesehatan masyarakat, baik dari ibu hamil, bayi, anak-anak, usia dewasa bahkan lanjut usia.

Di sisi lain, untuk mencegah praktek penambangan ilegal, pemerintah harus serius dalam penegakan hukum. Selain itu juga mengupayakan alih profesi para pekerja tambang.

Dalam hal ini, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) di Banyumas telah mencoba mengalihkan profesi penambang ilegal menjadi petani.

Doni juga memberikan solusi lain di bidang wisata, peternakan dan perkebunan produktif berkelanjutan lainnya. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mementingkan kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

"Saya orang paling depan yang membela rakyat dari merkuri. Apa kita rela masyarakat cacat seumur hidup? Tanyakan kembali kepada diri kita masing-masing. Maka dari itu jaga alam," ujar jenderal asal Tanah Datar itu.

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang turut hadir dalam rapat koordinasi itu memaparkan kondisi kerusakan Batanghari dan solusi yang akan dilakukan.

Menurutnya, kandungan merkuri di Batanghari membahayakan makhluk hidup di sekitar. Hal ini juga terbukti di kawasan bekas tambang emas Tebing Tinggi yang tercemar dan sulit bagi tanaman untuk hidup.

"Batanghari keruh. Kami hanya bisa melihat Batanghari jernih seminggu sebelum dan sesudah lebaran," katanya.

Sutan Riska berharap sungai Batanghari bisa kembali jernih, sejuk dan indah. Juga bisa menghasilkan ikan yang aman dikonsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein.

Batanghari juga diharapkan akan kembali menjadi zona penyangga lingkungan hidup, kawasan sekitar sungai bisa direboisasi dan dapat juga digunakan untuk sarana transportssi, pusat kebudayaan dan kearifan lokal serta untuk pariwisata. (*/ICA)

Tag:

Baca Juga

Dharmasraya dan Batanghari Jalin 4 Kesepakatan
Dharmasraya dan Batanghari Jalin 4 Kesepakatan
Kepala BNPB Turun ke Dharmasraya, Tinjau Dampak Pencemaran Merkuri di Batanghari
Kepala BNPB Turun ke Dharmasraya, Tinjau Dampak Pencemaran Merkuri di Batanghari
Dharmasraya Tawarkan Kerja Sama 8 Kabupaten dan Kota Sepanjang Aliran Batanghari
Dharmasraya Tawarkan Kerja Sama 8 Kabupaten dan Kota Sepanjang Aliran Batanghari
Jalan Terjal Welhendri Azwar Menggapai Guru Besar
Jalan Terjal Welhendri Azwar Menggapai Guru Besar
Pj Wako Andree Algamar Pastikan Jajaran Pemko Padang Siap Sukseskan Pilkada 2024
Pj Wako Andree Algamar Pastikan Jajaran Pemko Padang Siap Sukseskan Pilkada 2024
Jelang Pemungutan Suara Pikada Serentak 2024, Pemprov Sumbar Matangkan Koordinasi dengan Forkopimda
Jelang Pemungutan Suara Pikada Serentak 2024, Pemprov Sumbar Matangkan Koordinasi dengan Forkopimda