Langgam.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat menggelar rapat evaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) akhir tahun 2022. Pemprov optimistis realisasi belanja APBD pada tahun anggaran ini bisa melebihi 94 persen.
Dinas Kominfotik Sumbar merilis di situs resmi Pemprov, rapat pimpinan OPD dan pejabat eselon III di lingkup pemprov tersebut digelar di The ZHM Premiere Hotel & Convention, Padang, Sabtu (24/12/2022).
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi memimpin rapat yang diikuti sekretaris daerah, staf ahli gubernur, asisten, kepala OPD dan pejabat eselon III.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Hefdi menyampaikan, pencapaian realisasi anggaran. Pemprov menyebutkan, realisasi APBD Sumbar cukup tinggi bahkan masuk ranking 5 secara nasional pada awal bulan lalu dengan pencapaian 83 persen.
Pemprov dalam keterangan tertulis itu optimistis, hingga akhir tahun, realisasi anggaran bisa melebihi 94 persen.
Itu artinya, dari sekitar Rp6,611 triliun belanja dalam APBD Sumbar Tahun 2022, Pemprov optimistis bisa merealisasikan lebih dari Rp6,214 triliun. Dengan demikian, proyeksinya, belanja APBD Tahun 2022 ini paling banyak akan bersisa Rp397 miliar.
Sebelumnya, hingga 20 Desember yang lalu, kepada Langgam.id Hefdi mengatakan realisasi anggaran berkisar di angka Rp5,5 triliun, atau tepatnya Rp5.574.393.640.320.
Berdasar proyeksi itu, dari 20-31 Desember 2022 itu, Pemprov akan merealisasikan sekitar Rp640 miliar.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Hansastri menyampaikan dalam rapat itu, capaian realisasi oleh Pemprov Sumbar tak terlepas dari ketegasan Gubernur Sumbar sejak dua bulan belakangan. Gubernur bahkan melarang kepala OPD untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah bagi OPD yang masih rendah realisasi anggarannya.
"Sejak 8 Desember gubernur sudah secara tegas menyampaikan agar kepala OPD tidak keluar daerah dan fokus pada capaian realisasi," kata Hansastri.
Selain itu, Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi juga memaparkan capaian indikator yang sudah ditargetkan dalam RPJMD. Secara umum indikator tersebut sudah tercapai dengan baik bahkan melebihi target.
Di antaranya yang terbaru adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meraih penghargaan dalam Anugerah Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia (RI).
"Sumbar mendapat nilai 82,60 (kualitas tinggi) dari sebelumnya 68 52 (kualitas sedang) dan berada di peringkat 11 dari 34 provinsi secara nasional," ujar Medi.
Gubernur Mahyeldi dalam arahannya menyampaikan beberapa poin, di antaranya mengenai realisasi pelaksanaan APBD, pencapaian RPJMD, kedisiplinan ASN, serta evaluasi pembangunan.
"Sengaja dikumpulkan hari ini untuk evaluasi apa saja kendala sekaligus capaian dan prestasi dari yang telah dilakukan selama ini. Dengan adanya evaluasi ini bisa berkontemplasi. Masih banyak catatan yang perlu diperhatikan," ujar gubernur.
Baca Juga: Belanja APBD Sumbar Masih Bersisa Lebih Rp1 Triliun, Pemprov: Masih Terus Berproses
"Tolong hati-hati dalam bekerja. Perhatikan aturan-aturan. Ketika ada peraturan baru segera menyesuaikan, jangan sampai ada yang melanggar. Jangan sekali-kali ada keinginan melanggar," ujar gubernur.
Selain itu, gubernur juga menghimbau ASN agar berkomitmen dalam menciptakan berbagai inovasi. Bahkan untuk tahun 2023, gubernur mewajibkan pejabat eselon III melahirkan inovasi.
"Saya tegaskan lagi, untuk 2023 masing-masing eselon 3 harus ada minimal 1 inovasi matang. Ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk masyarakat di Sumbar, sehingga keberadaan pejabat itu terasa manfaatnya. Idealisme dan kepedulian akan menghadirkan inovasi, itu kuncinya," kata Mahyeldi.
Soal liburan akhir tahun ini, serta libur lebaran pada April 2023 juga menjadi evaluasi gubernur. Buya Mahyeldi meminta agar tahun depan harus lebih baik terutama dalam mengatasi kemacetan, kebersihan dan hospitality.
Dalam rapat yang berlangsung hingga sore tersebut , gubernur menyerahkan cinderamata kepada pejabat Pemprov yang telah memasuki masa purna tugas, yakni Benni Warlis dan Heri Nofiardi.
Pada sesi akhir rapat, seluruh kepala OPD dan pejabat eselon III yang hadir, dipimpin Sekda Hansastri mengucapkan ikrar netralitas ASN dalam pemilu 2024 mendatang. (*/SS)
—
