Perludem Dorong Jurnalis di Sumbar Liput Isu Pemilu Secara Mendalam

Langgam.id - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong para jurnalis di Sumatra Barat (Sumbar) bisa melakukan peliputan terkait isu Pemilu 2024 secara mendalam. Pemberitaan Pemilu jangan hanya soal kompetensi.

"Selama ini kan, kita bicara Pemilu di media lebih banyak soal kompetisinya, siapa calonnya," ujar Direktur Perludem, Khoirunnisa Agustyati usai membuka pelatihan jurnalis untuk informasi Pemilu 2024 yang sehat, berimbang dan inklusif di Kabupaten Tanah Datar, Rabu (15/11/2022) malam.

Pelatihan yang digelar Perludem bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang dan Asosiasi Media Siber (AMSI) Sumatra Barat tersebut diikuti 15 peserta jurnalis media cetak, online dan elektronik di Sumbar hingga 17 November 2022. Khoirunnisa berharap, melalui pelatihan tersebut, jurnalis dapat memberitakan secara komperhensif tentang pemilu 2024.

Baca Juga:  Latih Jurnalis dengan Perludem dan AMSI, AJI Padang: Tantangan Pemilu 2024 Lebih Besar

Karena menurut Khoirunnisa, dengan peran jurnalis publik dapat pemberitaan yang valid. Selain itu tentunya tidak ada ruang untuk berita bohong serta diskomunikasi tentang Pemilu 2024.

"Publik perlu tahu detail setiap tahapan. Seperti sekarang verifikasi faktual, publik perlu tahu apakah partai-partai itu betul-betul menyerahkan data nama anggotanya dengan benar," jelasnya.

Termasuk, kata dia, publik mesti juga mendapatkan detail informasi kalau tentang partai politik seperti tidak memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Itu kurangnya dimana, jumlahnya berapa. Menurut saya publik perlu tahu itu, ini data publik harus tahu," ujarnya.

"Kami berharap teman-teman jurnalis bisa di setiap tahapan Pemilu dapat menggali di setiap isu krusial di tahapan pemilu. Seperti verifikasi, sebentar lagi pemutakhiran data pemilih," sambung Khoirunnisa.

Ia mengungkapkan, pada tahapan pemuktahiran data pasti akan ada tantangannya yang terjadi. Salah satunya seperti hak suara yang didapat dari seseorang yang semestinya belum memiliki hak suara.

"Kemudian di 2023 awal akan ada tahapan pencaleg-an, ini cukup krusial juga. Pasti seperti ada caleg yang ternyata tidak memenuhi syarat dan banyak gugatan. Pasti banyak kampanye, soal tranparansi dana kampanye," tuturnya.