Bantuan Kerap Salah Sasaran, Ini Kata Ketua DPRD ke Dinsos Sumbar

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD Sumbar minta Dinsos mengoptimalisasi pengelolaan data penerima bantuan sosial.

Rapat DTKS tingkat provinsi. (Foto: Rahmadi/Langgam.id)

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD Sumbar minta Dinsos mengoptimalisasi pengelolaan data penerima bantuan sosial.

Langgam.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) Supardi meminta Dinas Sosial (Dinsos) untuk mengoptimalkan pengelolaan data penerima bantuan sosial.

Menurut Supardi, hampir setiap saat sering bermasalah dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Apalagi masalah sering terjadi ketika adanya bencana alam.

“Persoalan saat ini adalah inventarisir dari nama masyarakat yang masuk ke DTKS itu melalui tim aplikator, tim aplikator ditunjuk oleh dinas sosial kota dan kabupaten,” ujar Supardi saat berada di Rocky Hotel Padang, Rabu (16/3/2022).

Persoalan dari tim aplikator sering salah dalam memasukan data masyarakat, kata Supardi, orang yang seharusnya layak masuk data, malah tidak masuk. Sebaliknya, orang yang tidak layak masuk malah masuk dalam DTKS.

Supardi juga mempertanyakan sejauh mana keindependensian tim aplikator melakukan pengelolahan data. Kemudian, sampai sejauh mana verifikasi dan validasi yang dilakukan dinas sosial kabupaten dan kota terhadap data yang mereka himpun.

“Ada dua pertanyaan di situ, selagi dua pertanyaan itu bisa dijawab, maka data DTKS akan menjadi valid, apalagi sekarang ada ruang upgrade data satu kali satu bulan, kalau dulu satu kali satu tahun,” ucapnya.

Kalau semua diikuti, sebut Supardi, maka tidak akan ada kesalahan data. Untuk itu, pihaknya meminta Dinsos Sumbar menbantu daerah untuk meningkatkan tim sumber daya manusia tim aplikator.

“Harus dilakukan secara simultan, jelas dan terukur serta diiringi dengan peningkatan kualitas tim verifikator. Jika hal ini tidak dilakukan, maka semua akan sama saja, berapa pun besarnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah,” tegasnya.

Supardi menambahkan, banyak masyarakat mengeluh terkait tidak tepatnya sasaran bantuan. Bahkan, ada orang tuanya pejabat, dan yang mampu membeli mobil dan lain sebagainya, masuk dalam DTKS.

Supardi berharap, kedepannya, Provinsi Sumbar agar menjadi provinsi yang baik dalam pengelolaan data. Upaya untuk itu harus dilakukan, karena peran data sangat penting, terutama Sumbar adalah wilayah rawan bencana.

Baca juga: Gubernur: 7 Daerah di Sumbar Belum Serahkan Data Penerima Bantuan Terdampak Covid-19

“DTKS ini dapat sumber data jika akan menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat. Kalau ini banyak bermasalah, tentu akan sulit memberikan bantuan yang tepat sasaran,” katanya.

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra. (Foto: Humas DPRD)
Antisipasi Kecelakaan Truk Berulang di Jalan Sumbar, Pengawasan Uji KIR Harus Diperketat!
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra. (Foto: Ig Donihy.01)
DPRD Sumbar Desak Peran Serius Jembatan Timbang, Cegah Kecelakaan Truk Muatan Berat
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Eviyandri. (Foto: Buliza Rahmat/Langgam.id)
DPRD Sumbar Akan Bentuk Pansus, Usut 371 Buruh Perusahaan Kelapa Dipecat dan Tak Digaji
Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, saat diwawancara awak media. (Foto: Buliza Rahmat/Langgam.id)
Nasib Pilu 371 Buruh Perusahaan Kelapa di Padang Pariaman, Dipecat Tanpa Surat dan Gaji
Ketua DPD KSPSI Sumbar, Ruli Eka Putra. (Foto: Buliza Rahmat/Langgam.id)
Gelombang Protes Buruh Sumbar: Upah Dipotong, Anggaran BPJS Diduga Digelapkan Perusahaan
Pemprov dan DPRD Sumbar Sahkan 2 Ranperda
Pemprov dan DPRD Sumbar Sahkan 2 Ranperda