Terkait Arahan Mendagri, Ini Tanggapan Wawako Padang Panjang

Terkait Arahan Mendagri, Ini Tanggapan Wawako Padang Panjang

Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul. [Kominfo]

Berita Padang Panjang - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Terkait Arahan Mendagri, Ini Tanggapan Wawako Padang Panjang.

Langgam.id - Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul menanggapi arahan Mendagri terkait penyelenggaraan pemerintahan bebas praktik korupsi. Arahan itu, katanya, relevan dengan Padang Panjang kota anti korupsi.

"Kami sangat menyambut baik arahan Mendagri, Pak Tito Karnavian," kata Asrul dikutip Langgam.id dari Kominfo Padang Panjang, Selasa (25/1/2022). Arahan itu disampaikan Tito pada zoom meeting seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Saat menyampaikan arahan, Mendagri Tito didampingi oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Selain itu, juga didampingi Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas.

Menurut Asrul, arahan Mendagri bersama ketua KPK dan kepala LKPP membuka cakrawala. Sehingga, membangun kesadaran agar terhindar dari perbuatan melawan hukum, yaitu tindak pidana korupsi.

"Kami juga mengetahui perihal kemudahan pengadaan barang dan jasa dengan mengetahui manfaat e-catalogue dan toko daring," katanya.

Tito Karnavian menegaskan pemberantasan korupsi perlu menjadi perhatian bersama. Sebab, korupsi bukan hanya berdampak kepada sistem pemerintahan dan individu, tetapi juga kepada kepercayaan publik.

Tindakan korupsi harus ditekan seminimal mungkin. Jika pemerintahan clean and clear, jelas Mendagri, pemasukan negara akan meningkat. Dari sana kesejahteraan akan meningkat.

Baca juga: Kemendagri Warning Penumpukan Realisasi Anggaran di Akhir Tahun

Menurutnya, korupsi dipicu oleh sistem. Seperti biaya politik yang tinggi, dan rekrutmen ASN dengan imbalan.

"Lalu tidak adanya integritas, moralitas, mentalitas dan kurangnya kesejahteraan penyelenggara negara. Kemudian, menghindari praktik menyimpang dalam sebuah organisasi," kata Mendagri.

Firli Bahuri mengatakan, siapapun akan bisa terlibat perkara korupsi atau menjadi koruptor karena ada kekuasaan, kesempatan dan kurangnya integritas. "Mari bangun, jaga, dan pelihara integritas," tuturnya.

Dapatkan update berita Padang Panjang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Kejati Sumbar melakukan penahanan terhadap Ade Chandra, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya
Kejati Sumbar Tahan Plt Kabag Umum Dharmasraya, Diduga Korupsi Dana Operasional
Kejati Sumbar menahan 11 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.
Mantan Kepala Kanwil BPN Sumbar Ditahan Terkait Kasus Korupsi Tol Padang-Pekanbaru
Kejati Sumbar menahan 11 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan pembangunan jalan tol
Kejati Sumbar Tahan 11 Tersangka Baru Kasus Korupsi Ganti Rugi Lahan Tol Padang-Pekanbaru
Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat menyatakan berkas dugaan kasus korupsi pengadaan alat praktik siswa SMK di Dinas Pendidikan (Disdik
Berkas Perkara Korupsi di Disdik Sumbar Dinyatakan Lengkap, Kasus Segera Disidang
Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat menyatakan berkas dugaan kasus korupsi pengadaan alat praktik siswa SMK di Dinas Pendidikan (Disdik
Kejati Rampungkan Berkas Korupsi di Dinas Pendidikan Sumbar
Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Kejati Sumbar disebut salah menyita aset milik tersangka korupsi tol Padang-Sicincin.
PK Gebrak UNP Hadiri Diskusi Bertema KPK dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi