Berita Padang Panjang- berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Kemendagri Warning Penumpukan Realisasi Anggaran di Akhir Tahun.
Langgam.id – Kementerian Dalam Negeri memberi warning bagi pemerintah daerah yang menumpuk realisasi anggaran pada akhir tahun. Daerah diminta melakukan berbagai upaya agar persoalan menahun itu tidak terulang kembali 2022 ini.
“Realisasi anggaran pada awal tahun biasanya sangat lambat. Lalu terjadi penumpukan di akhir tahun, hingga harus kejar tayang,” kata Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni saat webinar dengan jajaran Pemko Padang Panjang, Rabu (19/1/2022).
Menurutnya, perlu strategi agar realisasi anggaran kosisten setiap bulannya. Daerah diminta melakukan sejumlah upaya agar persoalan tersebut tidak kembali berulang.
Salah satu solusi yang ditawarkan melalui skema pengadaan dini. Pemerintah daerah dapat melakukan pengadaan atas barang atau jasa pada Juli atau Agustus, sekarang diadakan di awal tahun.
“Selama ini penetapan pejabat pengelola keuangan sering terlambat. Tidak ditetapkan di awal tahun, tetapi pada bulan-bulan kedua atau ketiga yang bisa menjadi penghambat,” katanya.
Agus Fatoni memberikan panduan agar penetapan pejabat pengelola keuangan bisa ditetapkan tepat waktu. Kemudian, lanjutnya seperti dirilis Kominfo Padang Panjang, dapat bekerja dengan sesegera mungkin.
Penunjukkan pejabat pengelola keuangan ke depannya agar tidak dilakukan tiap tahun. Sehingga pada awal tahun, pejabat pengelola keuangan bisa langsung bekerja.
Jika perlu dilakukan revisi, sebutnya, manakala terjadi mutasi atau memang diperlukan perubahan. Webinar yang digelar, salah satu tujuannya untuk mempercepat realisasi APBD dan penunjukan pejabat pengelolaan keuangan daerah pasca penyetaraan jabatan di lingkungan pemerintah daerah.
Webinar seri dua itu diikuti Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Sonny Budaya Putra, Asisten III Martoni, bersama instansi terkait di lingkungan Pemko Padang Panjang melalui virtual.
Kemendagri berharap materi yang disampaikan dapat meningkatkan pemahaman seluruh pihak sebagai pedoman dalam meningkatkan kinerja, capaian sasaran program tahun 2022 dan tahun mendatang. Serta, meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait pengelolaan keuangan daerah.
—
