Langgam.id - Pemprov Sumbar mengalokasikan anggaran insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) dalam APBD Perubahan 2021.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam Nota Pengantar Rancangan KUA PPAS pada Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Kamis (2/9/2021.
Mahyeldi mengatakan, arah kebijakan belanja pada kebijakan APBD Perubahan 2021 diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat earmark. Serta, harus dialokasikan diantaranya kekurangan insentif untuk tenaga kesehatan (nakes).
Selanjutnya terang Mahyeldi, untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan covid-19 dan dampaknya.
Mahyeldi menambahkan, APBD Perubahan 2021 juga diarahkan untuk menutupi kekurangan gaji, kekurangan TPP Dinas Pendidikan tahun 2018, dan kekurangan insentif pajak.
Kemudian, untuk pemenuhan kewajiban Pemprov Sumbar kepada pemkab/pemko dan pihak ketiga lainnya. Yaitu bagi hasil pajak ke kabupaten/kota. Hutang BPJS ASN dari tambahan penghasilan pegawai atau TPP tahun 2020 dan kewajiban untuk kontribusi PBI JK dan JKN sakato.
Mahyeldi mengungkapkan, Perubahan APBD 2021 dilakukan sesuai Pasal 161 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
"Perubahan APBD 2021 itu diantaranya dilatarbelakangi oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran KUA," tukasnya.
Mahyeldi menjelaskan, laju pertumbuhan ekonomi Sumbar yang terkoreksi dari target RKPD 2021 sebesar 4,22 persen. Tekanan inflasi pada triwulan II tahun 2021 yang diproyeksikan meningkat dibanding triwulan I, dan realisasi anggaran semester I tahun 2021 yang realisasinya belum maksimal.
"Kemudian adanya perubahan perubahan kebijakan atau regulasi di tingkat pusat terutama dalam penerapan Permendagri 90 tahun 2019 beserta pemutakhirannya melalui keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020," bebernya.
Baca juga: KUA PPAS APBD 2022, Pemprov Sumbar dan DPRD Sepakat Belanja Daerah Rp6,8 Triliun
Berikutnya kata Mahyeldi, adanya kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri keuangan nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 satu dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya.
"Penyesuaian program kegiatan dan kegiatan dengan visi misi dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 dan beberapa penyebab lain," ucapnya.
Mahyeldi mengatakan, dengan memperhatikan perkembangan indikator ekonomi makro Sumbar sampai triwulan II tahun 2021 dan perkembangan realisasi APBD semester I tahun 2021, maka disusun proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD tahun 2021.
Pendapatan Daerah sebut Mahyeldi, diperkirakan sebesar Rp6,53 triliun mengalami penurunan sebesar 0,76 persen dari anggaran semula sebesar Rp6,58 triliun. Terdiri dari pendapatan asli daerah diperkirakan sebesar Rp2,35 triliun naik sebesar 0,71 persen dari anggaran semula sebesar Rp2,33 triliun.
"Kemudian Pendapatan Transfer diperkirakan sebesar Rp4,08 triliun turun sebesar 1,58 persen dari anggaran semula sebesar Rp4,15 triliun," terangnya.
Lalu Lain-lain pendapatan yang sah diperkirakan sebesar Rp91,36 miliar turun sebesar 1,05 persen dari anggaran semula Rp92,36 miliar.
Belanja Daerah kata Mahyeldi, direncanakan sebesar Rp6,82 triliun naik sebesar 0,61 persen dari anggaran 2021 sebesar Rp6,78 triliun. Terdiri dari belanja operasi, belanja modal sebesar Rp830,98 miliar turun sebesar 0,71 persen dari anggaran semula sebesar Rp836,91 miliar.
Kemudian, Belanja Tidak Terduga diperkirakan sebesar Rp107 miliar naik sebesar 114 persen dari anggaran semula sebesar Rp50 miliar.
Belanja Transfer diperkirakan sebesar Rp984,3 miliar naik sebesar 7, 80 persen dari anggaran semula sebesar Rp913,19 miliar.
