Langgam.id - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi menargetkan sebanyak 100 ribu entrepreneur pada tahun 2024 sebagai salah satu program unggulan pemerintahannya. Diantara caranya dengan memberikan pendidikan kewirausahaan kepada siswa sekolah.
"Alhamdulillah kita diberikan rahmat dengan melimpahnya jumlah pemuda, sehingga kita bisa mendapatkan bonus demografi. Dengan begitu kita punya banyak pemuda yang produktif," katanya saat menjadi pembicara di webinar mewujudkan milineal entrepreneur melalui sekolah yang diadakan lewat virtual, Kamis (5/8/2021).
Ia menjelaskan, dengan jumlah pemuda yang melimpah itu, sebagaimana dikatakan Presiden bahwa Indonesia dapat menjadi satu dari empat negara besar di dunia di tahun 2040-an. Salah satu usahanya adalah dengan menambah jumlah pengusaha ke depannya.
Pengusaha menurutnya, salah satu unsur yang menjadi penentu kesuksesan dalam kehidupan suatu bangsa. Tentu pengusaha yang baik adalah yang bersinergi dengan pemerintahannya.
"Kita sudah punya pemuda dan pengusaha, namun jumlahnya belum memadai, masih sekitar 2 persen. Kita jauh ketinggalan dari negara kecil lainnya seperti Singapura dan Malaysia dari jumlah pengusahanya," katanya.
Melihat hal itu, Pemprov Sumbar mengambil sikap dengan memberikan perhatian kepada pemuda dan para pengusaha milenial. Perhatian itu dituangkan dalam visi dan misi yaitu menghadirkan 100 ribu pengusaha milenial entrepreneur di Sumbar.
Mahyeldi mengatakan, dalam rangka menghadirkan cita-cita itu, salah satu potensi ada di sekolah dengan jumlah siswa yang besar, baik SMA, SMK, maupun madrasah aliyah.
Dia mengharapkan Dinas Pendidikan Sumbar dapat menyusun dan mengambil kebijakan di masing-masing sekolah. Apalagi sudah ada aturan yang menjelaskan dan menegaskan tentang itu baik undang-undang dan peraturan menteri serta aturan kementerian lainnya.
"Ketika sekolah berupaya mempersiapkan, nanti ada juga dukungan perbankan, karena butuh dukungan pendanaan dan permodalan, tersedia ada KUR dan PEN namanya," katanya.
Dirinya juga mengusulkan agar kepala Dinas Pendidikan dan kepala Cabang Dinas Pendidikan ke depan agar siswa diberikan tugas berupa bisnis plan (perencanaan bisnis) untuk masing-masing mereka. Begitu juga dengan perguruan tinggi.
Baca juga: Jadi Negara Maju, Indonesia Harus Punya Banyak Entrepreneur
Kemudian bisnis plan itu terang Mahyeldi, dievaluasi dengan melibatkan perbankan, sehingga diketahui mana yang layak diberikan modal. Lalu saat tamat sekolah, mereka punya bisnis plan dan bisa menjawab apa yang menjadi tujuan program unggulan Pemprov Sumbar.
"Kita siapkan SDM dan setelah itu kita tugaskan mereka membuat bisnis plan. Mudah-mudahan tahun 2045, Sumbar menjadi provinsi yang menyumbangkan entrepreneur dan sesuai dengan falsafah Sumbar," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri mengatakan, tidak semua lulusan SMA dan SMK melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Kemudian, juga tidak semua peserta didik memiliki keterampilan yang memadai untuk menghadapi tantangan hidup di masyarakat.
"Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam berwirausaha," katanya.
Kemudian, target 100 ribu entrepreneur di Sumbar menurutnya, sebanyak 25 ribunya ada di sektor pendidikan. Sehingga Dinas Pendidikan harus menyusun rencana aksi dan menyikapinya secara langsung baik di SMK dan tidak tertutup kemungkinan juga di SMA.
Ia mengatakan, sebenarnya di SMA para pengajar harus bisa menanamkan jiwa entrepreneur kepada siswa. Para kepala sekolah harus bisa menamkan ini karena inu tuntutan progul Pemprov Sumbar.
"Untuk mendukung mencetak 100 ribu pengusaha dimulai dari mindset, kalau orang yang jiwa entrepreneurnya ada, apa saja bisa dijadikan bisnis," katanya.
Adib mengungkapkan, tugas sebagai pendidik adalah menanamkan rasa entrepreneur ke dalam pikiran peserta didik. Kemudian, mewariskan dan menumbuhkembangkan jiwa entrepreneur ke anak didik. Hal itu menjadi target Dinas Pendidikan.
"Bisa juga membuat bisnis plan. Bahkan sejak kelas 1, siswa diminta membuat rencana aksi hidup dan termasuk bisnis plan. Kalau memang butuh permodalan baru nanti bisa dikembangkan. Tentu yang dibina adalah anak-anak yang mau berusaha dan iktikad baiknya harus jelas," bebernya.
"Memang harus ada pendampingan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Kalau ada masalah diawasi, kita buat satgasnya, sehingga jelas dan tidak hanya bicara saja," katanya.
Ia menyebutkan, selain dengan Dinas Koperasi dan UMKM, kerja sama juga bisa dengan Dinas Tenaga Kerja. Termasuk mengkaji kurikulum yang konteksnya membentuk pembelajaran, bagaimana bisa menanamkan jiwa entrepreneur kepada peserta didik yang terintegrasi.
