Langgam.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menyoroti lambannya pencairan anggaran covid-19 di daerah, khususnya yang bersumber dari dana transfer ke daerah.
"Kalau belum jalan, kami pertimbangkan untuk intercept," kata Sri Mulyani seperti dilansir dari Tempo.co, Kamis (22/7/2021).
Sri Mulyani mencontohkan untuk tenaga vaksinasi di daerah anggarannya mencapai Rp 6 triliun.
Namun kini vaksinasi justru lebih banyak digalakkan dengan bantuan aparat TNI, Polri, dan bidan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Baca juga: Dibayarkan Juli Ini, Pemprov Sumbar Siapkan Rp23 Miliar untuk Insentif Nakes
Ia mengatakan, anggaran itu ditujuka ke instansi untuk menjalankan program vaksinasi di daerah. Sebagai konsekuensi, anggaran untuk vaksinator ini ke daerah bisa langsung dipotong.
Belum lagi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Dari anggaran Rp 28,8 triliun yang sudah disiapkan, baru 21,2 persen atau Rp 6,11 triliun yang sudah cair dan diterima oleh warga.
Bahkan di 163 kabupaten kota, pencairan BLT Dana Desa baru 8,2 persen. "Baru dicairkan Rp 938 miliar, padahal anggarannya Rp 11,5 triliun," kata Sri Mulyani.
Juga soal insentif tenaga kesehatan (nakes) yang ada di RSUD di daerah. Menurutnya, banyak daerah yang lamban mencairkan anggaran sehingga insentif nakes tertunda.
