Langgam.id – Pemerintah Indonesia telah menetapkan impor garam pada 2021 ini sebesar 3,07 juta ton atau naik 13,8%. Rencana impor tersebut mendapatkan perhatian dari Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.
Andre meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera turun tangan. Sebab, pemerintah Indonesia memiliki PT Garam yang fokus pada produksi garam. Perusahaan itu berada di bawah Kementerian BUMN.
“Saya harap Pak Menteri BUMN segera mencarikan solusi sebab PT Garam ini seharusnya menjadi ujung tombak dalam menciptakan swasembada garam untuk memenuhi kebutuhan industri tanah air,” ungkap Andre dalam keterangan tertulis, Jumat (4/6/2021).
Dia juga mendorong agar Erick Thohir segera memberikan bantuan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Garam. Langkah tersebut agar PT Garam dapat berpotensi memenuhi kebutuhan garam dalam negeri sebanyak lebih dari 2,5 jt ton.
“Permasalahannya PT Garam ini tidak punya teknologi, daripada kita impor lebih baik Pak Menteri BUMN memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) Kepada PT Garam supaya mereka bisa bangun pabrik, punya teknologi sehingga kita tidak lagi tergantung kepada garam impor,” tegas Andre.
Politisi Partai Gerindra ini memaparkan, Indonesia memiliki lahan garam seluas 27 ribu hektare. Lahan milik PT. Garam mencapai 5.600 hektare yang tersebar di pulau Madura Jawa Timur, dan Bipolo Kupang Nusa Tenggara Timur. Sisanya Seluas 22 ribu hektare dimiliki oleh petambak garam yang jumlahnya mencapai 19 ribu orang.
“Indonesia ini luas dan memiliki bibir pantai yang panjang, tapi kenapa kita tidak memperluas industri garam di dalam negeri? Kenapa kita harus impor terus sampai 3 juta ton? Harapan saya Pak Menteri Bisa mencari solusi atas permasalahan ini,” tandasnya.
Seperti diketahui, alasan persoalan utama impor garam pada tahun ini pun masih serupa dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu kebutuhan industri yang meningkat sulit dipenuhi oleh garam rakyat.
Sebab Produksi garam nasional hingga awal 2021 masih tertahan di angka 1,3 juta ton. Angka tersebut masih jauh dari target produksi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia pada 2020 dengan total mencapai 3 juta ton. (INF)
