Wagub dan Kapolda Sumbar Kumpulkan Kepala Daerah, Ini yang Dibahas

Wagub dan Kapolda Sumbar Kumpulkan Kepala Daerah, Ini yang Dibahas

Wagub Sumbar Audy Joinaldy dan Kapolda Sumbar Irjen Toni Hermanto. (foto: Irwanda/langgam.id)

Langgam.id Seluruh bupati, wali kota di 19 kabupaten dan kota di Sumatra Barat (Sumbar) berkomitmen menciptakan nagari atau desa tageh. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menghadapi dan upaya penanganan covid-19.

Seperti diketahui, saat ini wilayah Sumbar hampir semua kabupaten dan Kota sudah berada pada zonasi oranye atau risiko sedang penularan covid-19. Maka itu perlu upaya penanganan yang serius sehingga dapat menekan memutus mata rantai penularan.

“Mereka (kepala darah) sudah berkomitmen untuk menciptakan nagari atau desa tageh, terutama tageh kesehatan,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy diwawancarai usai rapat koordinasi bersama para kepala daerah di Polda Sumbar, Jumat (7/5/2021).

Ia menyebutkan beberapa nagari atau desa tageh telah terbentuk sebelumnya. Namun saat ini diharapkan seluruh nagari atau desa juga dapat membentuk hal serupa.

“Tadi kita tampilkan juga beberapa nagari dan desa yang sudah sukses membuat tempat-tempat isolasi tageh kesehatannya. Jadi mereka memperdaya betul-betul daerahnya,” jelasnya.

Audy mencontohkan salah satu nagari tageh yang sukses di Pasir Laweh, Kabupaten Agam. Di sini warga setempat sudah bisa membentuk lokasi isolasi mandiri hingga melakukan tracking dan tes swab massal.

“Supaya (dengan rapat ini) bupati dan wali kota dapat membawa pesan ke daerah masing-masing melakukan apa yang sudah kita sampaikan di sini. Tujuannya satu, untuk menekan penyebaran covid-19,” ujarnya.

“Jadi wajib ada isolasi di daerah. Mulai dari tingkat terendah yaitu nagari. Jadi ini diterapkan di seluruh wilayah di Sumbar adanya nagari tageh,” sambung Audy.

Pembentukan nagari tageh ini akan memakai anggaran dana desa sebesar delapan persen. Serta APBD juga dimintai komitmen kepala daerah juga dapat dialokasikan ke pembentukan nagari tageh.

“Total dana desa di Sumbar itu kan Rp900 an miliar. Sebenarnya kita (Sumbar) agak kecil dari daerah lain, maka sedang agar bisa dinaikkan lagi,” tuturnya. (Irwanda/ABW)

Baca Juga

Walikota Padang, Fadly Amran.
Pemko Padang Siapkan Opsi Relokasi bagi Warga Kuranji yang Tinggal di Area Rawan Banjir
Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat pengawasan terhadap travel umrah yang belum mengantongi izin operasional.
Kemenhaj Sumbar Akan Tindak Tegas Travel Umrah Tak Berizin
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI