Langgam.id - Sebanyak 9.643 peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Solok Selatan (Solsel), menunggak iuran bulanan. Nilai tunggakan masyarakat itu mencapai Rp4,8 miliar.
"Mereka yang menunggak meliputi semua grade kepesertaan. Paling banyak menunggak kategori kelas III mencapai 7.972 peserta. Totalnya ada 9.643 peserta," kata Kepala Kantor Cabang Pembantu BPJS Kesehatan Solsel, Rezna Afre Yanti, kemarin.
Saat ini, jumlah peserta BPJS Kesehatan di Solsel mencapai 150.539 jiwa atau 83,21 persen dari 180.905 jiwa jumlah penduduk di daerah itu. Sebagian besar merupakan peserta yang dibantu pemerintah dalam pembayaran kewajiban iuran bulanannya.
Khusus peserta yang memiliki tunggakan, diminta segera melakukan pelunasan. Sebab BPJS memberi kelonggaran bagi peserta yang menunggak di atas 2 tahun hanya diwajibkan membayar iuran tunggakan 24 bulan.
"Kompensasi itu, misalnya ada peserta kelas III menunggak sudah lima tahun seharusnya kan bayar tunggakan itu 60 bulan, sebesar Rp1,5 juta. Kalau sekarang dilunasi tunggakan tersebut, cukup dibayar 24 bulan saja yaitu sebesar Rp612.000 pada BPJS Kesehatan," katanya.
Jika tidak dilunasi justru akan menimbulkan kerugian bagi peserta itu sendiri. Sebab praktis tidak akan mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian potensi tunggakan juga akan semakin membengkak seiring diberlakukan kenaikan premi bulanan.
Di sisi lain, Pemkab Solsel tahun ini juga menambah porsi anggaran tanggungan jaminan kesehatan bagi warga miskin di daerah itu. Tercatat sebanyak 99.568 jiwa masyarakat miskin di daerah Seribu Rumah Gadang itu, ditanggung biaya kesehatannya oleh negara pada 2020.
"Setelah diberlakukan kenaikan premi bulanan BPJS Kesehatan awal tahun ini, pos anggaran yang dikeluarkan Pemkab untuk tanggungan jaminan kesehatan warga miskin di Solsel naik mencapai dua kali lipat tahun ini. Dari Rp 8,7 mmiliar pada 2019 menjadi Rp 16 miliar sekarang," ujar Kepala Dinas Kesehatan Solsel, Novirman.
Jumlah masyarakat miskin di daerah itu tercatat sebanyak 99.568 jiwa saat ini. Rincian warga kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) tersebut, sebanyak 53.943 jiwa ditanggung negara melalui APBN dan 45.625 jiwa dibiayai APBD.
Pemkab sendiri kata Novirman, menanggung 70 persen nilai premi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin tersebut dan 30 persen lagi ditanggung Provinsi. Total anggaran yang dibutuhkan itu dihitung mencapai Rp Rp 16 miliar.
Saat ini jelasnya, dari APBD Kabupaten sudah diakomodir anggaran JKN KIS warga miskin di daerah itu, sebesar Rp 8,7 miliar. Menyusul naiknya premi tanggungan BPJS Kesehatan, maka jumlah anggaran itu tidak akan mencukupi. Bahkan, dinilai hanya mampu membayar iuran hingga Juni 2020.
"Dengan kurangnya anggaran maka kami membuat MoU dengan BPJS Kesehatan tentang keterlambatan bayar. Mengenai sisanya Rp 7,3 miliar lagi akan diakomodir pada APBD Perubahan. Waktu kenaikan itu kan APBD Solsel sudah ditetapkan," ujarnya. (*/ICA)
