DataLanggam - Sejumlah literatur mencatat tanggal 6 Juli dalam sejarah Sumatra Barat. Pada tanggal tersebut, terjadi peristiwa yang bertempat atau terkait dengan Sumbar di masa lalu. Berikut catatan sejarah itu:
6 Juli 1663
Perjanjian Painan Ditandatangani
.
Batavia - Raja dan tokoh berpengaruh dari Indrapura, Painan, Salido, Padang dan Tiku menandatangani "Perjanjian Painan" dengan VOC di Batavia. Perjanjian itu telah disepakati sebelumnya di Batangkapeh. Para tokoh datang ke Batavia dibawa petugas VOC Jacob Groenewegen. Dalam perjanjian itu, disepakati memberikan hak berdagang kepada VOC daerah-daerah pesisir tersebut dan sebaliknya VOC akan membantu penguasa daerah pantai mengusir musuh, termasuk Aceh.
.
Sumber:
- Rusli Amran dalam "Sumatra Barat hingga Plakat Panjang" (1981) hlm 135
- Gusti Asnan "Kamus Sejarah Minangkabau" (2003) hlm 260.
6 Juli 1946
Dewan Pertahanan Daerah Terbentuk di Sumbar
.
Sumbar - Dewan Pertahanan Daerah (DPD) terbentuk di Sumatra Barat. Lembaga ini diketuai oleh residen Sumbar, wakilnya komandan Divisi III Banteng dan lima anggota, masing-masing dua orang dari eksekutif dan tiga orang dari wakil organisasi. DPD berperan sebagai pemusatan kekuatan pemerintah, tentara dan rakyat dalam perjuangan. Keanggotannya di Sumbar beberapa kali direvisi, mengikuti mutasi dalam pemerintahan.
.
Sumber:
Djawatan Penerangan dalam "Propinsi Sumatera Tengah" (1954) hlm 131-132
6 Juli 1949
Perundingan PDRI di Padang Japang
.
Limapuluh Kota - Utusan Perdana Menteri Mohammad Hatta yang terdiri dari Mohammad Natsir, Dr. J. Leimena dan Dr. Halim berunding dengan Sjafruddin Prawiranegara dak Kabinet PDRI di Padang Japang Limapuluh Kota. Perundingan berjalan alot karena PDRI mempertanyakan Perundingan Roem-Roijen yang digelar tanpa koordinasi dengan pemerintahan darurat di Sumatra. Perundingan berlangsung hingga 7 Juli 1949, saat Sjafruddin akhirnya bersedia kembali ke Yogyakarta dan mengembalikan mandat pemerintahan darurat kepada Sukarno-Hatta.
.
Sumber:
- Mestika Zed dalam "Somewhere in The Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia" (1997) hlm 343.
