Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Enam daerah di Sumbar bakal dipimpin oleh Pj kepala daerah jelang dilaksanakannya Pilkada serentak pada November 2024.
Langgam.id – Sebanyak enam daerah di Sumatra Barat (Sumbar) bakal dipimpin oleh pejabat (Pj) kepala daerah jelang dilaksanakannya Pilkada serentak pada bulan November 2024.
Enam daerah tersebut yaitu Bupati Kepulauan Mentawai dan Wali Kota Payakumbuh pada 2022, Wali Kota Sawahlunto, Padang Panjang, dan Pariaman pada 2023, dan Wali Kota Padang pada awal 2024.
Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar Doni Rahmat Samulo menjelaskan, pada 2022, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dan Wakil Bupati Kortanius Sabeleake bakal berakhir pada 22 Mei 2022.
Kemudian, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi dan Wakil Walikota Erwin Yunaz akan berakhir masa jabatannya pada 23 September 2022.
Sementara saat ini, Pemprov terlebih dahulu menyiapkan nama Pj Bupati Mentawai karena itu yang terdekat.
“Sekarang kami fokus ke mempersiapkan Mentawai dulu karena yang lebih dekat. Kami sudah koordinasi untuk persiapkan, kalau Payakumbuh masih lama, bulan September nanti,” katanya, saat dihubungi Senin (11/4/2022).
Kemudian untuk 2023 terang Doni, terdapat tiga pasangan kepala daerah yang berakhir jabatannya.
Yaitu, pasangan Wali Kota Sawahlunto Deri Asta dan Wakil Wali Kota Zohirin Sayuti yang berakhir pada September 2023.
Kemudian pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Genius Umar-Mardison Mahyuddin dan Wali Kota serta Wakil Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran-Asrul sama sama berakhir di bulan Desember 2023.
Sementara itu, Wali Kota Padang Hendri Septa merupakan kepala daerah giliran terakhir yang akan digantikan Pj, yaitu sekitar Mei 2024.
Meski sudah memasuki 2024, wali kota Padang tetap digantikan Pj karena berakhir sebelum Pilkada berlangsung.
“Terakhir yaitu Wali Kota Padang, memang pada tahun 2024, tetapi berakhir sebelum proses Pilkada dimulai, jadi totalnya ada enam kepala daerah,” katanya.
Dia mengatakan, untuk Pj yang ditugaskan akan dipilih dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemprov Sumbar seperti kepala dinas, kepala biro, atau sekda di kabupaten kota.
“Sementara untuk nama-nama yang diajukan itu merupakan wewenang Gubernur Sumbar,” ucapnya.
Doni menjelaskan, bahwa Pemprov Sumbar akan mengajukan minimal tiga nama untuk satu daerah ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk ditetapkan.
Baca juga: 101 Kepala Daerah di Indonesia Bakal Diganti Pj Tahun Ini, Ada 2 dari Sumbar
“Pengiriman nama Pj diminta Kemendagri minimal 30 hari sebelum jabatan kepala daerah berakhir, tidak boleh ada kekosongan jabatan,” katanya.
—
