6 Bulan Jadi Gubernur, Mahyeldi Rencanakan Mutasi Pejabat Pemprov Sumbar

Mahyeldi Mutasi Pejabat Sumbar

Gubernur Sumbar Mahyeldi. [dok. Pemprov Sumbar]

Langgam.id – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi mempersiapkan rencana mutasi dan rotasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan akan ada mutasi dalam waktu dekat. Sebelumnya juga telah dilaksanakan job fit yaitu cara untuk menilai kecocokan karakteristik pejabat dengan suatu jabatan tertentu.

“Iya, kemaren kita juga sudah melakukan job fit, kemudian juga kita akan mengisi jabatan yang kosong, nanti akan ada prosedur selanjutnya,” katanya di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (12/8/2021).

Baca juga: Hansastri Resmi Dilantik Jadi Sekdaprov, Mahyeldi: Ingatkan Gubernur Jika Melanggar Aturan

Ia mencontohkan seperti jabatan yang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang ditinggalkan oleh Hansastri setelah dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda). Pengisian jabatan kosong dan mutasi itu, kata dia, akan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Mahyeldi mengatakan pelaksanaan rotasi dan mutasi pejabat Pemprov Sumbar itu akan sesuai prosedur seperti minta izin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Nanti akan ada prosedur selanjutnya, setelah enam bulan nanti mesti ke Kemendagri, sehingga semua aturan kita lakukan dan diikuti agar tidak terjadi permasalahan,” katanya.

Sekdaprov Sumbar Hansastri juga mengatakan akan ada mutasi pejabat Pemprov Sumbar dalam waktu dekat. “Dalam waktu dekat, tempat-tempat atau jabatan yang kosong akan dilakukan seleksi terbuka,” katanya.

“Kita perlu penyegaran, karena pejabat yang lama sudah terlalu lama di tempatnya jadi perlu penyegaran,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Begitu juga setelah menjabat, baru boleh melakukan setelah enam bulan.

Baca Juga

2 Siswa SMPN 25 Padang Wakili Sumbar pada O2SN Tingkat Nasional
2 Siswa SMPN 25 Padang Wakili Sumbar pada O2SN Tingkat Nasional
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa penanganan dampak bencana hidrometeorologi tidak boleh dibebankan
Gubernur Mahyeldi Ajak Pelaku Usaha di Sumbar Segera Urus Sertifikat Halal
Gubernur Sumbar Instruksikan Seluruh OPD Bergerak Cepat Tangani Dampak Bencana
Gubernur Sumbar Instruksikan Seluruh OPD Bergerak Cepat Tangani Dampak Bencana
Tinjau Lokasi Banjir di Padang, Gubernur Mahyeldi Instruksikan Pengerahan Alat Berat
Tinjau Lokasi Banjir di Padang, Gubernur Mahyeldi Instruksikan Pengerahan Alat Berat
Gubernur Mahyeldi Ajak ASN Pemprov Sumbar Jadikan Wakaf sebagai Gerakan Membangun Daerah
Gubernur Mahyeldi Ajak ASN Pemprov Sumbar Jadikan Wakaf sebagai Gerakan Membangun Daerah
Diklat Paskibraka Sumbar Dimulai, Gubernur Mahyeldi: Bekal Penting untuk Kualitas Diri dan Mental
Diklat Paskibraka Sumbar Dimulai, Gubernur Mahyeldi: Bekal Penting untuk Kualitas Diri dan Mental