6 Bulan Jadi Gubernur, Mahyeldi Rencanakan Mutasi Pejabat Pemprov Sumbar

Mahyeldi Mutasi Pejabat Sumbar

Gubernur Sumbar Mahyeldi. [dok. Pemprov Sumbar]

Langgam.id - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi mempersiapkan rencana mutasi dan rotasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan akan ada mutasi dalam waktu dekat. Sebelumnya juga telah dilaksanakan job fit yaitu cara untuk menilai kecocokan karakteristik pejabat dengan suatu jabatan tertentu.

"Iya, kemaren kita juga sudah melakukan job fit, kemudian juga kita akan mengisi jabatan yang kosong, nanti akan ada prosedur selanjutnya," katanya di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (12/8/2021).

Baca juga: Hansastri Resmi Dilantik Jadi Sekdaprov, Mahyeldi: Ingatkan Gubernur Jika Melanggar Aturan

Ia mencontohkan seperti jabatan yang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang ditinggalkan oleh Hansastri setelah dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda). Pengisian jabatan kosong dan mutasi itu, kata dia, akan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Mahyeldi mengatakan pelaksanaan rotasi dan mutasi pejabat Pemprov Sumbar itu akan sesuai prosedur seperti minta izin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Nanti akan ada prosedur selanjutnya, setelah enam bulan nanti mesti ke Kemendagri, sehingga semua aturan kita lakukan dan diikuti agar tidak terjadi permasalahan," katanya.

Sekdaprov Sumbar Hansastri juga mengatakan akan ada mutasi pejabat Pemprov Sumbar dalam waktu dekat. "Dalam waktu dekat, tempat-tempat atau jabatan yang kosong akan dilakukan seleksi terbuka," katanya.

"Kita perlu penyegaran, karena pejabat yang lama sudah terlalu lama di tempatnya jadi perlu penyegaran," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Begitu juga setelah menjabat, baru boleh melakukan setelah enam bulan.

Baca Juga

Cara Gubernur Mahyeldi Menjaga Harmonisasi dengan Bupati dan Walikota di Sumbar
Cara Gubernur Mahyeldi Menjaga Harmonisasi dengan Bupati dan Walikota di Sumbar
Gubernur Sumbar: Festival Durian Solok Selatan, Ajang Promosi Potensi Lokal ke Masyarakat Luas
Gubernur Sumbar: Festival Durian Solok Selatan, Ajang Promosi Potensi Lokal ke Masyarakat Luas
Gubernur Mahyeldi Buka Pelatihan Mengajar Berbasis Growth Mindset bagi Para Guru SMA 1 Bukittinggi
Gubernur Mahyeldi Buka Pelatihan Mengajar Berbasis Growth Mindset bagi Para Guru SMA 1 Bukittinggi
Bersama PLN dan BINDA Sumbar, Gubernur Mahyeldi Resmikan Penyalaan Listrik Gratis bagi Masyarakat Tanjung Barulak
Bersama PLN dan BINDA Sumbar, Gubernur Mahyeldi Resmikan Penyalaan Listrik Gratis bagi Masyarakat Tanjung Barulak
Gubernur Mahyeldi Resmikan Perubahan Nama RSUD Pariaman Menjadi RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH
Gubernur Mahyeldi Resmikan Perubahan Nama RSUD Pariaman Menjadi RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH
Jelang Dilantik Presiden, Gubernur Mahyeldi Gelar Rakor Bersama Kepala Daerah Terpilih se Sumbar
Jelang Dilantik Presiden, Gubernur Mahyeldi Gelar Rakor Bersama Kepala Daerah Terpilih se Sumbar