Langgam.id - Korem 032/Wirabraja mengadakan Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu di Lapangan RTH Imam Bonjol Padang pada Kamis (1/2/2024).
Kegiatan ini digelar guna memastikan kesiapan prajurit dalam mengamankan serta menyukseskan Pemilu 2024 di Sumbar. Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu ini dipimpin oleh Komandan Korem (Danrem) 032/Wirabraja, Brigjen TNI Rayen Obersyl.
Brigjen TNI Rayen Obersyl mengungkapkan bahwa dalam terwujudnya pemilu yang aman tentu diperlukan adanya sinergitas yang kokoh. Ia juga menekankan bahwa prajurit harus menjunjung tinggi netralitas dalam pemilu 2024.
“Kita laksanakan apel pengamanan pemilu 2024, dalam apel ini kita tunjukkan kepada masayarakat sekitar untuk pengaman pemilu bersama pihak kepolisian. Perlu diingatkan kepada masayarakat bahwa keamanan bukan hanya tugas TNI dan Polri saja melainkan seluruh lapisan harus menjaganya,” ujarnya dikutip dari infopublik.id, Kamis (1/2/2024).
Pada kesempatan itu, Danrem juga menekankan kepada prajurit di wilayah Sumbar untuk menjaga netralitas TNI. Dimana netralitas ini diwujudkan dari pimpinan atas hingga bawah. Apabila bertindak tidak netral artinya sudah terjadi pelanggaran.
Dalam mewujudkan pemilu yang aman tersebut, pihaknya juga mengatakan bahwa ada hal yang harus diantisipasi seperti bencana alam baik itu banjir, tanah longsor, erupsi dan sebagainya.
“Dimana masalah erupsi Gunung Marapi sudah mulai mereda dan kemudian cuaca sudah mulai bagus. Dimana pagi ini kita tidak mendapatkan laporan mengenai erupsi dari kodim,” bebernya.
Kemudian, untuk mengantisipasi tersebut, KPU sudah menyiapkan TPS tertentu yang dekat dengan masyarakat sesuai dengan status level III ini. Dimana dari radius 4,5 km dari puncak tidak boleh ada warga.
“Dimana sebelumnya ada 46 KK (kepala keluarga) yang sudah mengungsi ke rumah saudara mereka sebanyak 152 orang dan KPU sudah mendekatkan TPS kepada pengungsi tersebut,” beber Danrem.
Menurutnya, seluruh wilayah wajib diperhatikan pengamannya. Namun yang paling menjadi perhatian adalah wilayah Mentawai yang memiliki akses yang sulit. Namun, sejuah ini pihaknya belum diminta bantuan dalam mengatasi permasalahan tersebut.
“Kita stand by sebanyak hampir 5.000 orang prajurit dalam pengamanan pemilu nanti. Terakhir kita berharap kepada prajurit untuk menjunjung tinggi netralitas dan masyarakat kita imbau agar mampu memilih pemimpin yang betul-betul bisa membawa Indonesia lebih maju ke depannya,” harapnya.
Danrem juga mengatakan, bahwa pabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit, maka yang berhak melakukan penilaian adalah Bawaslu. Sehingga hanya Bawaslu yang bisa menilai hal tersebut betul pelanggaran atau bukan. (*/yki)
