5 Mantan Anggota DPRD Pasbar Jadi Tersangka Korupsi Perjalanan Dinas

Anggota dprd pasbar korupsi

Tiga mantan anggota DPRD Pasbar ditahan karena kasus korupsi [Ian/Langgam.id]

Langgam.id – Lima mantan anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi kasus perjalanan dinas fiktif. Tiga di antaranya langsung ditahan kejaksaan.

Pasca melengkapi berkas, tiga mantan wakil rakyat itu dititipkan di sel tahanan Polres Pasaman Barat.

Tiga mantan anggota DPRD Pasbar itu berinisial ESl, JD, dan F mengenakan baju tahanan kejaksaan dibawa menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Pasaman Barat menuju sel tahanan Polres Pasaman Barat.

Sementara tersangka IS sedang sakit dan tersangka AT sedang berada di luar kota.

Kepala Kejaksaan Negari Kabupaten Pasaman Barat Ginanjar Cahya Permana mengatakan, lima tersangka mantan anggota DPRD Pasbar ini diduga melakukan korupsi dalam anggaran perjalanan dinas tahun anggaran 2019, dengan total kerugian negara sekitar Rp 650 juta.

Baca juga: Polisi Tahan Seorang Wali Nagari di Sijunjung karena Diduga Korupsi Dana Desa

Pasca melalui proses panjang, dan melengkapi berkas serta pemeriksaan saksi, maka langsung dilakukan penahanan.

“Dua tersangka lagi, AT dan IS akan dilakukan pemanggilan ulang dengan status sebagai tersangka,” ujarnya.

Kejari menjelaskan, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Sebab proses hukum dalam perkara ini masih berlanjut.

Pemeriksaanterhadap pihak terkait akan terus dilakukan. Kejari menambahkan, juga sedang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap sejumlah perkara dugaan korupsi lainnya.(Ian)

Baca Juga

Walikota Padang, Fadly Amran.
Pemko Padang Siapkan Opsi Relokasi bagi Warga Kuranji yang Tinggal di Area Rawan Banjir
Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat pengawasan terhadap travel umrah yang belum mengantongi izin operasional.
Kemenhaj Sumbar Akan Tindak Tegas Travel Umrah Tak Berizin
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI