Langgam.id - Lima Komisi di DPRD Sumbar telah menyelesaikan rapat awal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2023. Pembahasan dilakukan bersama seluruh mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Rapat kerja dilakukan masing-masing komisi dengan OPD mitra beberapa hari di Kota Bukittinggi. Dari pembahasan tersebut, komisi mendapatkan sejumlah poin strategis yang akan menjadi rujukan dalam optimalisasi pembahasan APBD tahun 2023.
Ketua Komisi I DPRD Sumbar Sawal, menjelaskan pada rapat pembahasan KUA-PPAS 2023 enam mitra kerja komisi OPD dan Biro tidak akan mengelola banyak anggaran di tahun 2023, namun yang menjadi pusat perhatian adalah nasib tenaga honorer.
“Pada tahun 2023 sesuai kebijakan pemerintah pusat honorer akan dihapuskan, sehingga mempengaruhi pola anggaran pada mitra kerja komisi I," katanya dari keterangan resmi, Senin (25/7/2022).
Seperti diketahui, menurut Sawal, seluruh OPD Pemprov memiliki tenaga honorer. Tentu nasib mereka menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang akan turun pada bulan Agustus.
Sementara Komisi II DPRD Sumbar, Ketua Komisi yang membidangi Ekonomi tersebut Mohcklasin mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mengawal program unggulan (Progul) gubernur dalam sektor pertanian, untuk menunjang Progul dialokasikan anggaran 10 persen dari total APBD Sumbar pada tahun 2023.
"Terkait alokasi 10 persen anggaran untuk pertanian ini, ada beberapa catatan-catatan kita berikan," ujarnya.
Pertama, anggaran 10 persen untuk pertanian dalam arti luas harus dipastikan mampu terpenuhi. Kedua, anggaran untuk OPD mitra kerja Komisi II jangan sampai mengalami penurunan. Hal ini karena, secara umum progul yang dimiliki gubernur pelaksanaannya berada di OPD-OPD yang menjadi mitra kerja II.
Selanjutnya, Komisi III DPRD Sumbar, Ketua Komisi yang mengurus Bidang Keuangan Daerah Ali Tanjung mengatakan, Pemprov melalui OPD penting untuk meningkatkan pendapatan demi menunjang program pembangunan daerah.
OPD menargetkan kenaikan pendapatan daerah untuk tahun 2023 sekitar Rp200 miliar lebih. Sementara itu pendapatan dari deviden yang diberikan oleh BUMD juga diharapkan meningkat.
"Tahun 2021 banyak BUMD berhasil memberikan deviden. Termasuk Hotel Balairung yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa memberikan deviden, namun pada tahun 2021 bisa membagikan deviden," katanya.
Kemudian, untuk Komisi IV DPRD Sumbar, Ketua Komisi bidang pembangunan tersebut Zulkenedi Said mengatakan program infrastruktur yang dibangun Pemprov harus bisa sekaligus mendukung program gubernur dalam bidang pertanian.
"Dengan infrastruktur yang lengkap di bidang pertanian tentu akan mendukung upaya peningkatan pertanian masyarakat," katanya.
Dampak selanjutnya yaitu untuk UMKM. Bidang UMKM diprioritaskan karena berbicara terkait produk ekonomi masyarakat, produk rumahan dalam bentuk kelompok, dan dalam bentuk koperasi.
"Maka dari itu, hal-hal yang terkait dalam menunjang UMKM itu DPRD Sumbar harus mendukung hal tersebut. Sehingga upaya dalam meningkatkan UMKM di Sumbar dapat tercapai," kata dia.
Terakhir, untuk Komisi V DPRD Sumbar, Ketua Komisi Bidang Kesra yaitu Daswanto meminta kepada Dinas Pendidikan agar serapan anggaran beasiswa Rajawali lebih tepat sasaran kali ini.
Baca Juga: Pemprov Sumbar Diminta Tingkatkan Pendapatan Daerah di 2023
"Komisi V juga mengingatkan, agar penyaluran Beasiswa Rajawali dapat lebih memperhatikan presentasi bagi siswa/siswi yang keuangan orang tuanya tidak mampu," ujarnya.
—
