Langgam.id - Tiga unit drone patroli udara di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Payakumbuh. Patroli ini digelar Polres bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Payakumbuh untuk memantau kemungkinan kebakaran hutan dan lahan.
Patroli gabungan dilaksanakan Kasubag Dal Ops Polres Payakumbuh AKP Aprinal Lubis, Kapolsek Luhak AKP Amirwan, Kepala BPDB Payakumbuh Yufnani Away bersama 4 personel dan 1 operator drone Humas Pemko Payakumbuh, Jumat (6/3/2020).
Kapolres Payakumbuh AKBP Dony Setiawan mengatakan, patroli digelar untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan pembalakan hutan. "Patroli drone gabungan menyasar kawasan hutan dan daerah rawan karhutla," katanya sebagaimana dilansir tribratanews di situs resmi Polri, Senin (9/3/2020).
Dua titik yang dinilai rawan adalah kawasan hutan di Jorong Subarang Ai, Nagari Batu Payuang dan Jorong Sungai Ipuah, Nagari Sitanang, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. 50 Kota. Sedangkan di Kota Payakumbuh, patroli diarahkan untuk memantau kawasan hutan lindung Ngalau Indah dan di sekitar Jalan By Pass.
Menurut Kapolres, patroli dengan drone lebih efektif, memonitor lokasi yang lebih luas dan sulit dijangkau. Ketimbang patroli menggunakan mobil, motor ataupun berjalan kaki.
Kapolres Payakumbuh mengungkapkan, insiatif patroli drone dilakukan mengingat pada tahun 2019 terdapat 9 kejadian Karhutla di wilayah hukum Polres Payakumbuh.
Menurutnya, kebakaran hutan di wilayah hukumnya karena kebiasaan masyarakat membuka dan membersihkan lahan dengan cara dibakar. “Jangan pernah bilang di Payakumbuh dan sekitarnya bukan lokasi rawan karhutla, datanya ada kok. Meski tidak sebanyak di daerah lain di Sumatera Barat. Kita tidak boleh remehkan ini, kita harus mengambil langkah-langkah antisipatif," ujar Kapolres kepada jajarannya.
Berdasarkan data tersebut, Kapolres Payakumbuh akan mengajak Stakeholder melakukan langkah-langkah pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dilaksanakan berdasarkan informasi titik api dari Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (Lapan), data Karhutla tahun 2019 dan data lokasi rawan Karhutla lainnya serta modus pembakaran lahan.
“Kita akan bahas lagi bersama Stakeholder, memang tidak bisa dikerjakan sendiri,” ujar Kapolres. (*/SS)
