DataLanggam – Sejumlah literatur mencatat tanggal 22 November dalam sejarah Sumatra Barat. Pada tanggal tersebut, setidaknya terjadi tiga peristiwa di masa lalu yang berhubungan dan terjadi di wilayah Sumbar. Berikut catatan sejarah itu:
22 November 1945
Perti Berubah Jadi Partai Politik
.
Bukittinggi - Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) berubah menjadi partai politik dengan nama Partai Politik Islam Perti di Bukittinggi pada 22 November 1945. Perubahan ini mengikuti Maklumat Wakil Presiden Nomor x Tanggal 3 November 1945 yang membuka kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai. Keputusan menjadi partai ini dikukuhkan dalam Kongres pada 22-24 Desember 1945. Perti sebagai organisasi didirikan Syekh Sulaiman Arrasuli, Syekh Djamil Djaho dan sejumlah ulama pada 20 Mei 1930. Pada Pemilu 1955, Perti memperoleh suara kedua terbanyak di Sumbar setelah Masyumi.
.
Sumber:
- Departemen Penerangan dalam "Kepartaian di Indonesia" (1954) hlm 431
- Asep Nurjaman dalam "Sistem Kepartaian Indonesia" (2018) hlm 54
22 November 1946
Perundingan Republik dengan Belanda di Sumbar
.
Padang - Jelang meninggalkan Kota Padang, tentara Inggris mengajak pemerintah Republik Indonesia di Sumatra Barat dan Belanda berunding. Prakarsa itu sudah dimulai sejak 7 November 1946 dan baru terwujud dua minggu kemudian, pada 22 November. Perundingan itu sekitar sepekan sebelum kedatangan pasukan Brigade U Belanda di bawah Kolonel JW Sluyter yang sebelumnya bertugas di Pulau Jawa. Perundingan itu macet, hingga pemerintah pusat RI turun tangan pada pertengahan Desember 1946. Sempat ada kemajuan dengan kesepakatan garis demarkasi. Namun dilanggar Belanda dalam Agresi Militer I.
.
Sumber: Mestika Zed, Edy Utama dan Hasril Chaniago dalam "Sumatera Barat di Panggung Sejarah, 1945-1995" (1995) hlm 51
22 November 1956
Gubernur Terbitkan SK DPRD dan DPD Peralihan Kota Padang
.
Bukittinggi - Gubernur Sumatra Tengah mengeluarkan Surat Keputusan No. 109/C-56 tanggal 22 Nopember 1956 tentang pembentukan DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD) Peralihan Kota Padang. SK ini keluar menindaklanjuti UU No. 14 tahun 1956 tentang pembentukan DPRD dan DPD peralihan. DPRD dan DPD Peralihan ini hanya berlangsung sampai dengan terjadinya pergolakan daerah. Dengan keluarnya Undang-undang No. 1 tahun 1957, maka status Kota Besar menjadi Kotapraja Padang.
.
Sumber: Rusli Amran dalam "Padang Riwayatmu Dulu" (1988) hlm 341
