Langgam.id - Dalam pertemuan dengan gubernur seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo memberi pengarahan tentang penanganan Covid-19 dan ekonomi. Pada acara yang digelar di Istana Bogor tersebut, Jokowi sempat dua kali menyebut Sumatra Barat (Sumbar). Pertama sebagai salah satu dari lima provinsi terbaik dalam menangani Covid-19 dan kedua, soal serapan anggaran.
"Ini situasi yang sangat-sangat sulit sekali. Tetapi tidak hanya dialami oleh negara kita Indonesia, tetapi juga dialami 215 negara di dunia. Supaya diketahui, kondisinya hampir-hampir sama dan negara lain justru lebih parah dari yang kita alami di Indonesia," katanya pada Kamis (15/7/2020).
Presiden meminta agar penanganan Covid-19 di Indonesia jangan sampai lepas kendali. "Manajemen krisis harus betul-betul kita lakukan. Ajak aparat kita di bawah untuk betul-betul bekerja extraordinary. Tak bisa kita dalam situasi seperti ini bekerja normal. Situasi saat ini betul-betul rumit, mengendalikan ekonomi dan kesehatan, betul-betul harus terjaga baik," katanya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Puji Penanganan Covid-19 di Sumbar
Dalam kesempatan itu, Presiden mangapresiasi kinerja provinsi dan para gubernur dalam menangani Covid-19, termasuk Sumbar. "Saya mengapresiasi kerja provinsi-provinsi, para gubernur dalam penanganan Covid-19. Dalam seluruh paramater yang kita miliki memang DIY yang paling baik. Bangka Belitung juga masuk. Ini lima besar yang baik. Aceh juga masuk. Sumbar juga masuk dan Gorontalo, dengan parameter-parameter dari gugus tugas nasional."
Baca Juga: 4 Fakta dan Angka Penanganan Covid-19 Sumbar di Balik Pujian Presiden
Menurut Jokowi, dalam situasi saat ini tak bisa lagi pemerintah mengharapkan investasi. "Yang bisa diharapkan adalah belanja pemerintah. Belanja pemerintah semuanya harus dipercepat. Kuncinya hanya di situ," ujarnya.
Belanja pemerintah, menurut Presiden, akan menaikkan konsumsi domestik dan rumah yangga yang anjlok di kuartal kedua. Saat ini, uang pemerintah daerah yang ada di bank masih sangat besar, yakni Rp170 triliun. Ia mengharapkan semua provinsi dan kabupaten/kota mempercepat realisasi APBD.
Dari seluruh provinsi di Indonesia, menurut Jokowi, realisasi APBD tertinggi adalah DKI Jakarta dengan 45 persen. Berikutnya, Nusa Tenggara Barat dan Sumatra Barat, masing-masing 44 persen. Kemudian, Gorontalo dan Kalimantan Selatan 43 persen. Provinsi yang lain di bawah itu.
Berikut arahan lengkap Presiden sebagaimana dilansir situs dan akun resmi Sekretariat Kabinet: (*/SS)
