Langgam.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah gencar menyampaikan larangan mudik lebaran. Hal itu karena sebanyak tujuh persen warga Indonesia diprediksi akan tetap mudik meski sudah ada larangan.
"Tujuh persen ini masih besar, 18,9 juta orang," kata Jokowi seperti dikutip dari laman Tempo.co, Jumat (30/4/2021).
Dia menyebut, jumlah warga yang diprediksi tetap melakukan mudik itu terus menutun. Pada awal dikeluarkannya larangan mudik, jumlah warga yang diprediksi tetap melakukan perjalanan itu sebesar 11 persen atau 29 juta orang.
Jokowi menekankan agar kepala daerah tidak lengah dengan penambahan kasus covid-19 di daerah masing-masing. Apalagi saat ini ledakan kasus positif juga terjadi di negara lain.
"Kepada seluruh kepala daerah saya sampaikan jangan pernah lengah, sekecil apapun kasus aktif di satu provinsi, kabupaten, atau kota," ujar Jokowi.
Terkait larangan mudik ini, Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyatakan pemerintah provinsi tidak akan melakukan kebijakan larangan mudik lokal dalam provinsi.
“Saya tidak ada melarang, tidak ada penyekatan antar kabupaten kota, yang penting ikut protokol kesehatan,” katanya di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (26/4/2021).
Menurutnya kalau dilakukan penyekatan antar kota dan kabupaten maka akan ada dampaknya, terutama terhadap perekonomian. Penyekatan bisa mengakibatkan matinya ekonomi masyarakat.
“Kalau itu mati perekonomian kita, yang penting kan protokol kesehatan covid-19, itu yang kita tekankan, itu yang kita maksimalkan di lapangan,” ujarnya. (Tempo/ABW)
