Langgam.id - Kementerian Pekerjaan Umum Permukiman dan Perumahan (PUPR) akan membangun 17 proyek jalan dan Jembatan di Sumatra Barat (Sumbar) selama 2019.
Selain itu, ada enam paket pengawasan jalan dan jembatan yang tersebar di tujuh kabupaten. Demikian terungkap dari rapat Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit bersama kepala daerah dan utusan kabupaten dan kota di Sumbar, Kamis (24/1/2019) sebagaimana dilansir siaran pers Humas Pemprov.
Hadir dalam kesempatan itu, antara lain Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin, Staf Ahli Kementerian PUPR Firdaus Ali, Bupati Pasaman Barat Syahiran, Bupati Agam Indra Catri, Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleake, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Sumbar Aidil Fikri dan sejumlah pejabat.
Wagub Nasrul Abit mengajak masing-masing bupati agar secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak Balai Jalan dan Jembatan
Kementerian PUPR. Hal tersebut untuk menetapkan pelaksanaan pekerjaan, mencocokkan disain dan hal-hal lain agar proses pelaksanaan segera dilakukan.
Menurutnya, karena platfom anggaran yang diusulkan belum sesuai dengan anggaran yang disediakan, maka pelaksanaan dilakukan secara bertahap. Sesuai dengan kondisi daerah dan dapat diusulkan kembali pada tahun berikutnya.
Persoalan pembebasan lahan terhadap kegiatan, diharapkan Wagub menjadi perhatian setiap kepala daerah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat menghambat pelaksanab pembangunan tersebut.
Staf Ahli Kementerian PUPR Fidaus Ali dalam kesempatan itu juga menyampaikan pesan Menteri PUPR. Menurutnya, perlu keseriusan dan tanggung jawab pemerintah daerah soal pembebasan lahan pelaksanaan proyek pembangunan.
"Tahun ini sangat sempit karena kesibukan pesta demokrasi. Jangan sampai soal lahan menimbulkan salah pengertian masyarakat seakan-akan pemerintah tidak bertanggungjawab," katanya.
Ia mengharapkan pemerintah daerah melakukan sosialisasi yang sejuk dan menyelesaikan masalah yang ada secara baik-baik, secepatnya sesuai aturan yang berlaku.
Karena anggaran yang terbatas di Kementerian PUPR, menurutnya, memang pelaksanakan belum mencukupi untuk semua. "Namun semua itu akan dituntaskan kementerian PUPR secara beransur-ansur ditahun anggaran berikutnya," katanya.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Sumbar Aidil Fikri mengharapkan, disain, perencanaan dan kepastian lahan untuk kegiatan tahun 2019. ini Jika nanti ada perubahan teknis akan sesuai dengan anggaran yang tersedia. (HM)
