15 OPD di Pemprov Sumbar Ganti Nomenklatur, Pejabatnya Dikukuhkan Kembali

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi mengatakan, hingga saat ini terdapat lima OPD Pemprov Sumbar

Kantor Gubernur Sumbar (ist)

Langgam.id Sebanyak 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) resmi berubah nomenklatur. Atas perubahan itu, Gubernur melantik atau mengukuhkan kembali pejabat di OPD tersebut, Jumat (21/5/2021) sore.

Kabiro Organisasi Setdaprov Sumbar, Ahmad Zakri mengatakan, perubahan tercantum dalam Perda Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumbar.

Dia menjelaskan, berdasarkan perda tersebut, setidaknya ada beberapa OPD yang mengalami perubahan nomenklatur. Perubahan ini, disebabkan pergeseran urusan dari satu OPD ke OPD yang lain dan juga menyesuaikan nama sesuai regulasi terbaru.

“Dulu hasil evaluasi seluruh kelembagaan itu, maka dilakukan perubahan nomenklatur melalui perubahan perda, ada yang berubah nomenklatur, ada yang berpisah, dan ada yang naik tipe,” katanya, Jumat (21/5/2021).

Ia mencontohkan, misalnya di Sekretariat Daerah,  ada Biro Humas. Pada perda terbaru, urusan yang dinaungi Biro Humas ada yang pindah ke Dinas Kominfo dan Statistik. Urusan Biro Humas berubah nama menjadi Biro Administrasi Pimpinan dan berada di bawah koordinasi Asisten III.

“Kalau yang ada di sekretariat daerah menyesuikan dengan Permendagri Nomor 56 2019, ada yang berubah seperti Biro Humas menjadi Biro Administrasi Pimpinan,” katanya.

Pada jajaran Sekretariat Daerah yang terdiri dari sembilan biro, lima biro di antaranya berubah nomenklaturnya. Begitu juga untuk dinas, ada tujuh Dinas yang berubah nomenklaturnya.

Sedangkan untuk badan ungkapnya, satu badan yaitu Badan Keuangan Daerah  dipecah dua menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah.

Sementara untuk OPD baru lainnya kata Ahmad, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pimpinan harus dilelang dan untuk sementara di-Plt-kan kepada staf ahli gubernur bidang ekonomi dan keuangan.

Berikut nama-namanya yang dilantik :

1. Devi Kurnia, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

2. Iqbal Ramadi Payana, Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

3. Benny Warlis, Asisten Perekonomian dan Pembangunan

4. Doni Samulo, Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa

5. Luhur Budianda, Kabiro Administrasi Pembangunan.

6. Nasir Ahmad, Asisten Administrasi Umum

7. Hefdi, Kabiro Administrasi Pimpinan

8. Fathol Bari, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

9. Rifda Suriani, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

10. Dedi Diantolani, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

11.  Besri Ahmad, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

12. Irwan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

13. Jasman, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

14. Syafrizal, Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura

15. Zainuddin, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Rahmadi/yki)

Baca Juga

Hari Kedua MTQN di Semarang, Pemprov Sumbar: Kafilah Kita Siap Tampil
Hari Kedua MTQN di Semarang, Pemprov Sumbar: Kafilah Kita Siap Tampil
Pemprov Sumbar Pilih Dialog, Kawal Percepatan Tol Bukittinggi–Sicincin
Pemprov Sumbar Pilih Dialog, Kawal Percepatan Tol Bukittinggi–Sicincin
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar, Arry Yuswandi. (Foto: Biro Adpim Pemprov Sumbar)
Sekda Sumbar Ungkap Status Eks Kepala Biro PBJ, Jadi Pegawai Biasa Usai Viral Dugaan Asusila
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar, Arry Yuswandi. (Foto: Ghaffar Ramdi/ Langgam.id)
Hasil Pemeriksaan ASN Pemprov Sumbar Terduga Asusila Rampung Pekan Depan, Ini Kata Sekda
Pemprov Sumbar Ingatkan Masyarakat Waspadai Potensi Hujan Lebat 3 Hari ke Depan
Pemprov Sumbar Ingatkan Masyarakat Waspadai Potensi Hujan Lebat 3 Hari ke Depan
Pemprov Sumbar Lacak Keberadaan-Kondisi 988 Kendaraan Dinas yang Menunggak Pajak
Pemprov Sumbar Lacak Keberadaan-Kondisi 988 Kendaraan Dinas yang Menunggak Pajak