15 Daerah di Sumbar Usul PSBB Dihentikan

PSBB di Sumbar

Ilustrasi PSBB (Foto: Pixabay)

Langgam.id - Sebanyak 15 kabupaten dan kota di Sumatra Barat (Sumbar) mengusulkan agar kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak diperpanjang. Daerah tersebut ingin menerapkan kenormalan baru atau dikenal dengan new normal, seperti Kota Bukittinggi.

Usulan itu disampaikan langsung kepada Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dalam rapat via video conference terkait persiapan penerapan kenormalan baru di Sumbar.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menyebutkan, rapat kali baru berupa usulan rencana dari kabupaten dan kota. Sedangkan keputusan akan ditetapkan 7 Juni ketika PSBB tahap III berakhir.

"Jadi itu rencana setelah 7 Juni, tapi baru penyampaian, akan ditetapkan nanti karena masih ada kabupaten dan kota yang memiliki sejumlah pertimbangan," ujarnya di Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (3/6/2020).

Sejumlah pertimbangan itu, kata Irwan, seperti melihat penambahan kasus positif Covid-19 di daerah tersebut dan juga berapa banyak pasien yang dinyatakan sembuh.

Saat ini, jelas Irwan, di Kota Bukittinggi sudah melaksanakan kenormalan baru (new normal). Jika disepakati, maka 15 daerah yang mengusulkan itu juga akan diterapkan, sehingga akan ada 16 dari 19 daerah di Sumbar yang akan menjalankan Kenormalan Baru.

Jika memang sepakat, tegas Irwan, maka Kenormalan Baru di 15 kabupaten dan kota itu akan diterapkan mulai 8 Juni 2020.

Berikut kabupaten dan kota yang mengusulkan agar PSBB dihentikan dan Kenormalan Baru diterapkan:

  1. Kota Solok
  2. Kota Padang Panjang
  3. Kota Sawahlunto
  4. Kota Pariaman
  5. Kota Payakumbuh
  6. Kabupaten Sijunjung
  7. Kabupaten Solok
  8. Kabupaten Dharmasraya
  9. Kabupaten Solok Selatan
  10. Kabupaten Pesisir Selatan
  11. Kabupaten Pasaman
  12. Kabupaten Pasaman Barat
  13. Kabupaten Agam
  14. Kabupaten Limapuluh Kota
  15. Kabupaten Tanah Datar

Sementara, 3 daerah lain yang meminta agar PSBB dilanjutkan, yaitu Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Tiga daerah itu ingin menambah (melanjutkan) PSBB, menambah waktu untuk persiapan New Normal, berapa lamanya, nanti akan diputuskan," kata Irwan. (Rahmadi/ZE)

Baca Juga

Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumbar, Bayu Aryadhi mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi
BP2MI: Tidak Ada Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar di Zona Konflik
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
Ahmad Hafidz
Nagari Creative Hub: Penggerak Ekonomi Masyarakat
Sebanyak 14 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI terpilih asal Sumatra Barat untuk periode 2024-2029 telah dilantik pada 1 Oktober 2024
Harta Kekayaan Anggota DPR dan DPD Asal Sumbar: Mulyadi Terkaya, Cerint Iralloza Terendah
Menteri BUMN Erick Thohir telah menyetujui pengalihan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengembangan RSUP M Djamil Kota Padang.
Flyover Sitinjau Lauik Segera Dibangun, Andre: Pemenang Lelang Diumumkan 7 Oktober 2024