Langgam.id - Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmen untuk memberikan jaminan kesehatan gratis bagi seluruh warganya melalui program BPJS gratis, cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Padang.
Walikota Padang Fadly Amran mengatakan mulai 5 Maret 2025, masyarakat sudah bisa menikmati layanan BPJS Kesehatan gratis yang diinisiasi Pemko Padang.
"Masyarakat sudah lama menantikan program BPJS gratis ini. Kami ingin memastikan seluruh warga Padang mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak, cukup dengan menunjukkan KTP Padang," ujar Fadly dalam acara penandatanganan komitmen bersama jaminan kesehatan dengan 27 rumah sakit di Kota Padang, Senin (3/3/2025).
Penandatanganan komitmen bersama ini menjadi bagian dari program unggulan (progul) 'Padang Melayani' yang digaungkan pasangan Walikota Fadly Amran dan Wakil Walikota Maigus Nasir.
Fadly menekankan bahwa program ini adalah harga mati untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.
"Ini adalah komitmen kami untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Kota Padang. Kami pastikan bahwa setiap warga yang memiliki KTP Padang dan berdomisili di Padang berhak mendapatkan layanan ini," tegasnya.
Terkait teknis alurnya, ia menyebutkan sedang dituntaskan dalam beberapa hari ini oleh Dinas Kesehatan bersama BPJS Kesehatan Cabang Padang.
"Yang jelas ber KTP Padang, domisili di Padang. Syarat lainnya mungkin ada tetapi tidak merumitkan masyarakat," kata Fadly.
Kepala BPJS Cabang Padang Fauzi Lukman Nurdiansyah mengatakan pihaknya siap menjalankan program BPJS gratis ini, dan mengikuti skema dari Pemko Padang.
"Kita sesuaikan (teknisnya) dengan Pemko. Yang jelas, baik peserta baru maupun pengalihan sudah bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit," katanya.
Ia menjelaskan saat ini sistem sudah berjalan, namun teknis pelaksanaan akan terus disempurnakan bersama Dinas Kesehatan.
"Kami sudah menjalankan sistem yang ada. Untuk teknisnya agar lebih sempurna, nanti akan kita bahas lebih lanjut dengan Ibu Kepala Dinas," ujarnya.
Fauzi menyebutkan saat ini masyarakat Kota Padang yang sudah tercakup layanan BPJS Kesehatan sudah mencapai 99,1 persen, namun yang aktif hanya sekitar 78 persen. Jadi masih ada sekitar 200.000 masyarakat yang belum menikmati layanan kesehatan.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyambut baik program ini, namun ia menekankan perlunya perbaikan sistem agar pelaksanaannya berjalan secara optimal.
"Sebenarnya, program ini sudah ada sebelumnya, tetapi tidak optimal. Sehingga teknisnya perlu diperbaiki agar masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya," ujarnya.
Muharlion juga menyoroti pentingnya keberadaan tim penyelamat (rescue) di titik-titik rawan kecelakaan, seperti Sitinjau Lauik dan dan Pantai Padang. "Kita adalah daerah rawan kecelakaan. Tim rescue yang siaga sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanganan korban," tambahnya.
Direktur Utama RS Unand, Yevri Zulfikar menyatakan komitmen dan kesiapan rumah sakit dalam menjalankan program ini. Namun, ia mengusulkan perlunya PIC yang memastikan koordinasi di lapangan berjalan dengan baik.
"Kami di rumah sakit pada dasarnya siap menjalankan program ini. Tinggal memastikan kapan dimulai dan PIC-nya, sehingga tidak ada kesalahpahaman di lapangan," katanya. (*/Fs)
