Wagub Didaulat Jadi Penasehat Federasi Mountaineering Indonesia Sumbar

Wagub Didaulat Jadi Penasehat Federasi Mountaineering Indonesia Sumbar

Wagu Audy bersama pengurus FMI Sumbar. (foto: Irwanda/langgam.id)

Langgam.id Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Audy Joinaldy didaulat menjadi penasehat Federasi Mountaineering Indonesia (FMI) Sumbar. Hal ini setelah pengurus FMI Sumbar bersilaturahmi dengan orang nomor dua di Sumbar ini, Rabu (9/6/2021).

Kedatangan pengurus FMI Sumbar ke ruang kerja Audy dipimpin langsung Ketua Umum, Deni Prima Kurnia. Pada kesempatan itu, Audy menantang FMI untuk bisa membuat kegiatan bersifat exposure untuk memperkenalkan Sumbar dari sisi lain.

“Kegiatan yang dibuat harus membuat orang lain tercengang dan salut,” kata Audy kepada pengurus FMI Sumbar.

Audy mencontohkan, seperti kegiatan yang dilakukan Mapala Universitas Andalas yang membangun musala di puncak Gunung Talang. Upaya ini meski sederhana namun dapat membuat orang kagum.

Di samping itu, Audy meminta pengurus FMI Sumbar segera berkordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata Sumbar. Karena sejumlah kegiatan FMI nantinya akan menunjang program di dua instansi tersebut.

“Saya berjanji akan menjembatani dan memimpin diskusi FMI Sumbar dengan kedua instansi tersebut,” ujarnya.

Perlu diketahui, FMI Sumbar merupakan wadah nasional pendaki gunung di Indonesia. Organisasi ini memiliki visi untuk memasyarakatkan dan mewujudkan aktivitas mountaineering demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

Kegiatan FMI di antaranya seperti sains dan teknologi, konservasi, ekowisata, olahraga serta petualangan. Pada tingkat pusat, FMI digawangi oleh Mayjen TNI Mar (Purn.) Buyung Lalana selaku ketua umum.

Selanjutnya, kepengurusan lainnya adalah Zulfahmi Arasuli dan Nanang Farid Syam sebagai sekjen dan wakil sekjen FMI Pusat. Di tingkat provinsi, kehadiran FMI dinamai dengan pengurus provinsi yang bersangkutan seperti FMI Pengprov Sumbar. (Irwanda/yki)

Baca Juga

Walikota Padang, Fadly Amran.
Pemko Padang Siapkan Opsi Relokasi bagi Warga Kuranji yang Tinggal di Area Rawan Banjir
Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat pengawasan terhadap travel umrah yang belum mengantongi izin operasional.
Kemenhaj Sumbar Akan Tindak Tegas Travel Umrah Tak Berizin
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI